George A Awi: Apa Itu Otsus ?

Willem Wandik, S.Sos dan  George A Awi (FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA-Sejak berlaku pada tahun 2001 hingga 2018, Papua telah digelontorkan dana Otonomi Khusus sebesar Rp 86 triliun. Sebuah nominal yang tak sedikit untuk sebuah pembangunan di satu daerah.

Bagi pemerintah dan para politisi, Otsus dikatakan lahir dari air mata dan darah. Lahir karena kesengsaraan dan buah dari protes yang dibalut dalam konteks perjuangan. Hanya saja meski sudah berusia 17 tahun ternyata pendapat beragam muncul merespon peringatan Otsus pada Rabu (21/11) kemarin.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua, Willem Wandik, S.Sos., mengatakan, Otsus Papua lahir dengan semangat desentralisasi yang bersifat khusus untuk menyediakan perangkat regulasi yang melindungi kepentingan rakyat Papua.

Dimana sebelum kehadiran Otsus, diyakini penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat di tanah Papua. Bahkan belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih lanjut lagi, Otsus Papua juga menggaris bawahi, tujuan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam di tanah Papua belum digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan  dengan daerah lain.

Disamping itu, pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) masih mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli Papua.“Sejumlah alasan strategis itulah, mengapa Otsus Papua dikreasikan oleh pembuat undang-undang pada tahun 2001,” ungkap Willem Wandik kepada Cenderawasih Pos, Rabu (21/11).

Dalam pelaksanaannya, Willem Wandik menilai terdapat banyak distorsi atau pemyimpangan, yang mereduksi samangat pelaksanaan tujuan pemberian Otsus bagi tanah Papua. Sehingga berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam UU ini belum sepenuhnya bisa ditegakkan selama hampir 17 tahun (2001-2018).

“Otsus Papua mengakui adanya ketidakadilan akses pembangunan di tanah Papua, belum ditegakannya hukum dan HAM, mengakui pengelolaan SDA bukan untuk kesejahteraan rakyat di tanah Papua dan mengakui pengabaian terhadap hak-hak penduduk asli Papua,” tegasnya.

Melihat persoalan tersebut, pemerintah pusat diakuinya masih fokus pada treatment menyediakan alokasi dana Otsus dan dana afirmasi, sehingga menjadikan tanah Papua tergantung terhadap pusat. Selain itu, pusat tidak membiarkan tanah Papua mengelola sumber pendapatannya sendiri melalui perluasan basis PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini justru diperkecil dengan kewenangan pusat memonopoli sumber pendapatan dalam skala besar di seluruh sektor Pendapatan dan Pengelolaan SDA di tanah Papua.

“Ini menjadi sumber masalah, yang tidak pernah mampu dimengerti oleh elit nasional bahwa sebagian alokasi dana yang dikirim dari APBN, ikut dinikmati oleh pengusaha nasional. Bahkan BUMN nasional pun ikut menikmati dana afirmasi yang disediakan oleh APBN untuk tanah Papua. Saya sangat paham dengan kondisi ini, karena selama 4 tahun bertugas di parlemen RI, dengan spesialisasi di komisi Infrastruktur,”tuturnya.

Ini masih menyinggung satu aspek saja, yaitu permasalahan keadilan akses pembangunan, terkait pengelolaan sumber pendapatan dan pengelolaan SDA di Tanah Papua. Belum lagi jika kita mengoreksi, persoalan penegakan hukum (law enforcement) dan penegakan HAM di Tanah Papua, yang masih banyal diderai dengan peristiwa penangkapan dan pembunuhan orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Sepertinya, baik Otsus eksis (ada), ataupun tidak ada, kondisi serupa tetaplah sama, dan terus terjadi secara berulang di tanah Papua. Ini persoalan kepatuhan aparatur negara terhadap komitmen penegakan hukum dan HAM di tanah Papua.“Jangan sampai, peristiwa ini terus mencoreng, wajah pemerintah pusat dimata dunia internasional,”jelasnya.

Pihaknya  sebagai tokoh parlemen yang berasal dari Tanah Papua, sepenuhnya mendukung langkah dan upaya yang telah diinisiasi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk melanjutkan revisi Otsus versi 2001, kedalam rancangan RUU Prolegnas yang akan merumuskan RUU Otsus Plus yang telah dimulai sejak tahun 2013-2014 di era Pemerintahan Presiden SBY. Pihaknya  meminta kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan agenda Prolegnas RUU Otsus Plus, jika terpilih menjadi Presiden untuk periode berikutnya.

Sebagai contoh, dulunya ketika Otsus Papua lahir pada tahun 2001, tanah Papua mendapatkan jatah 100% Penerimaan Pajak PBB dan BPHTP, dibandingkan daerah lain, yang masih diatur sebagian oleh pemerintah pusat. Namun regulasi ini telah diubah, dan telah diberikan kepada semua daerah dengan status otonomi biasa. “Lantas, apa kelebihan Otsus Papua pada saat ini?,” ucapnya.

“Ini sama artinya label Otsus papua  hanyalah chasing handphone saja. Wajah luarnya berpenampakan handphone, tetapi isinya hanya display atau pajangan saja, yang indah dipandang mata, namun tidak berguna sama sekali,” pungkasnya.

Secara terpisah Ketua Lembaga Kemasyarakatan (LMA) Port Numbay, George A Awi mengatakan sebenarnya apa itu Otsus. Sebab sepengetahuan masyarakat bahwa Papua termasuk daerah otonomi khsusus dan juga di Papua ada dana Otsus, namun sudah 17 tahun Otsus ada di tanah Papua pengaruh atau perubahan yang diberikan sepertinya tidak begitu nampak atau terlihat.

“Memang yang masyarakat tahu bahwa Otsus itu memang ada di Papua. Namun apa sebenarnya Otsus dan apa tujuannnya, masyarakat tidak tahu akan hal itu,” ungkap George Awi kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Padahal perlu diketahui bahwa Otsus ada untuk merubah hidup masyarakat, maindset, dan juga segala perkembangan dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perekonomian masyarakat dan lainnya.

“Tapi kenapa penerapnya tidak terlalu memberikan manfaat kepada masyarakat Papua. Ini perlu dirembuk kembali khususnya pemerintah daerah dan lembaga terkait yang lainya,”katanya.

Lainnya disampaikan salah satu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Melyana Pugu. Dosen yang tak lama lagi mengantongi gelar doktor ini menjelaskan bahwa Otonomi Khusus Papua dibaca sebagai kewenangan Papua mengurus daerahnya dengan berbagai kekhususan yang outputnya diharapkan  dapat memberikan perbaikan dan peningkatan hidup orang Papua.

Dan  tentu saja di dalamnya ada pembiayaan yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan Papua. “Jika kita melihat tahun pelaksanaan Otsus yang sudah memasuki 17 tahun, tentu saja sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Papua dalam 4 sektor andalan otsus yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan termasuk sosial dan budaya orang Papua namun saya akan membahas satu satu,” kata mahasiswi Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Pertama soal infrastruktur dimana Papua hari ini sudah berbeda dengan Papua sebelum ada Otsus, banyak jalan dibangun, perumahan yang layak bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat, ini bukti buah dari Otsus. Tinggal bagaimana mengevaluasi apakah dari pembangunan yang dilakukan sudah dianggap tepat sasaran, sudah menjawab apa yang diinginkan masyarakat.

Lalu dibidang pendidikan, saat ini masyarakat Papua sebagian besar sudah melek huruf artinya hampir sebagian besar masyarakat sudah mengenyam pendidikan bahkan ke luar negeri.

Dibidang kesehatan, telah banyak perubahan juga dalam bidang kesehatan karena ditunjang oleh terjangkaunya sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat walau dalam pelaksanaannya belum maksimal dan dalam bidang ekonomi kerakyatan, ia melihat masyarakat Papua di kelas akar rumput saat ini mulai bangkit dan menggeliat. “Poinnya adalah sudah 17 tahun sehingga proses ini harus dikawal baik agar kesalahan prosedur pembangunan di 16 tahun lalu dapat diubah menjadi lebih baik. Contoh klise, dengan Otsus seharusnya tes CPNS  Papua harus tetap online menguji kemampuan orang Papua secara nasional walaupun affirmasi. Hal ini semoga menjadi catatan bagi semua orang Papua untuk memaknai Otsus sebagai kesempatan untuk bersaing membangun Papua dengan terus meningkatkan kualitas diri orang Papua,” bebernya.

Melyana berharap diusia yang sudah 17 tahun ini pemerintah benar-benar paham grand design dalam pemanfaatan Otsus. Jangan justru dengan uang yang melimpah namun amanah Otsus itu sendiri masih jauh dari harapan.

Ditambahkan Koordinator Solpap, Frengky bahwa secara  teori Otsus adalah sebuah terobosan yang, hanya saja praktek dan kontrolnya perlu dievaluasi. “Keberpihakan yang seharusnya diharapkan justru tidak terjadi. Tidak muncul. Lalu banyak upaya-upaya dari berbagai kalangan untuk mengembalikan roh Otsus kepada rel semua ternyata terhambat oleh berbagai kepentingan,” katanya.

Frengky menyebut bahwa terkait Otsus, apakah mau dilanjutkan atau tidak sebenarnya sama saja. Tinggal bagaimana orang asli Papua sadar tentang siapa, darimana, bagaimana dan seperti apa lawan hari ini.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon membeberkan bahwa melalui forum diskusi, baik bersama Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah RI, Lembaga Ketahanan Nasional maupun melalui pertemuan koordinasi segenap unsur negara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni menyetujui keberlanjutan dana Otonomi Khusus setelah 2021 nanti, namun dengan pengaturan yang berbeda.

Hal ini disampaikan Robert Simbolon ketika membacakan surat resmi Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Forum Pembangunan Papua yang berlangsung di GOR Cenderawasih, bertepatan dengan Hari Otsus, Rabu (21/11).

“Dengan catatan, perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua agar bisa dijadikan dasar dalam penyaluran dana afirmasi sebagai keberlanjutan dana Otsus Papua. Demikian, barangkali, nantinya bukan lagi disebut dana Otsus, melainkan sebaliknya dana Afirmasi, namun masih dengan esensi yang sama dengan dana Otsus,” sebut Robert Simbolon.

Dikatakan, dalam pengaturan yang berbeda pula, perlu disusun rencana induk penggunaan dana Otsus, sehingga hasil pelaksanaan program kegiatan dapat diukur. Tidak hanya itu, diperlukan pula peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Otsus melalui penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan kegiatan.

“Selanjutnya, dalam rangka perbaikan dan peningkatan dana Otsus kedepannya, perlu adanya keterlibatan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan civil society dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara sistemik, sinergik, partisipatif, dan saling mendukung, mengingat keberhasilan Otsus Papua merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya. (kim/ade/gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *