Ikuti Aturan Internasional Bukan Pendekatan Kekeluargaan

Timotius Murib (FOTO : GaMEL/CEPOS)

JAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya melihat ada ketidakseriusan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Pimpinan berganti pimpinan ternyata kasus pelanggaran HAM tak kunjung tuntas dan terus terbiar. Upaya atau pendekatan yang dilakukan juga tak sesuai harapan sehingga MRP memberi catatan tegas soal penanganan HAM di Papua.

“Jangan menyederhanakan kasus. Jika itu pelanggaran HAM maka selesaikan sesuai aturan yang ada. Jika pelanggaran HAM berat maka ikuti aturan internasional, bukan pendekatannya dengan konteks kekeluargaan atau disederhanakan. Tak bisa seperti itu Ini tidak bisa,” kata Timotius Murib di Jayapura, Ahad (18/11).  Apalagi kata Timotius penyelesaian kasus HAM tak bisa dengan bakar batu, meminta maaf atau dengan diskusi. Harus menggunakan aturan yang berlaku, jangan justru mengenyampingkan hukum dan akhirnya menjatuhan wibawa negara.

MRP kata Timotius prihatin karena banyak kasus pelanggaran HAM yang tak pernah tuntas. Mulai dari kasus Wamena berdarah, Wasior, hingga Paniai berdarah. Dari kekhawatiran tersebut dibentuklah Pansus HAM yang membicarakan soal Sipol dan Ekosob. “Keduanya sama berat menjadi indikator lahirnya pelanggaran HAM. Kami   sudah melakukan pertemuan di 5 wilayah adat termasuk berdiskusi dengan berbagai pihak di Jakarta dan ada banyak masukan,” jelasnya. Timotius lantas menyinggung soal upaya Indonesia yang terlibat dalam perdamaian Palestina dengan mendorong hukum internasional.

“Itu tanggal 9 November kemarin dan mengapa giliran Palestina Indonesia memberi perhatian lebih dan meminta diselesaikan dengan hukum internasional sementara di Papua yang juga ada pelanggaran HAM tidak seseius menangani kasus Palestina? Apa perbedaannya,” katanya. “Ingat, jangan menyelesaikan kasus HAM dengan pendekatan kearifan lokal atau bakar batu, duduk di para-para pinang lalu selesaikan. Negara harus menyelesaikan persoalan ini dari Sabang – Merauke dengan cara yang bermartabat dan hukum internasional,” itu saja.

Dikatakan Presiden sudah 10 kali ke Papua dan kali pertama sempat menyinggung soal penananganan kasus HAM namun setelah itu redup. Apakah karena ada banyak jenderal yang memagari atau seperti apa, hal tersebut menurutnya harus kembali pada niat pemimpin. Ia lantas menegaskan bahwa pembangunan seperti apapun tidak akan menyelesaikan luka Papua jika kasus HAM tak tuntas.

“Jangan bikin lucu-lucuan dengan menyelesaikan menggunakan bakar batu. Kita harus bermartabat di mata dunia. Sebenarnya kami kecewa tapi kami masih menunggu upaya atau niat baik negara untuk menyelesaikan, jangan terus menambah luka di Papua yang akan semakin sulit dilupakan,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *