Gebernur Sebut Faktor Kegagalan Kelola Otsus

Lukas Enembe, SIP., MH. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Terhitung 17 tahun sudah sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Demikian, menyikapi Hari Otsus yang jatuh pada 21 November hari ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengakui bahwa sejak awal Otsus berlaku, terdapat kelemahan dari pada Pemerintah Provinsi Papua kala itu yang tidak menyiapkan perencanaan-perencanaan yang matang dalam mengelola Otsus.

“Memang harus kami akui bahwa ada kelemahan, sebab, sejak awal tidak disiapkannya perencanaan-perencanaan yang matang, dalam hal ini perencanaan yang baik terkait bagaimana Otsus itu mau kita manfaatkan, sehingga waktu kami (Lukas Enembe dan Klemen Tinal) masuk, sudah banyak masalah yang kami hadapi,” ungkap Lukas Enembe, SIP., MH., kepada Cenderawasih Pos, Senin (19/11) kemarin.

Demikian, sekalipun jumlah dana Otsus itu besar, kata Enembe, kelemahan Pemerintah Provinsi Papua adalah tidak pernah menyiapkan perencanaan yang baik, sehingga disitulah letak kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola Otsus dengan baik.

“Sudah 17 tahun kami laksanakan Otsus di Papua terhitung mulai 2002. Tentu pemerintah pusat telah membiayai provinsi ini (Papua) dari 2002 hingga kini. Oleh karenanya, telah banyak terjadi perubahan dan kemajuan di Papua. Meskipun demikian, dengan dana besar, kelemahan kita, pemerintah daerah, tidak pernah siapkan perencanaan yang bagus. Itulah kegagalan kita,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, menghendaki Hari Otsus ini dirayakan masyarakat Papua di seluruh wilayah adat, di mana dilakukannya acara-acara yang sifatnya tidak hanya sebatas seremonial, melainkan menjadi momentum dalam mengenang kembali apa yang dicita-citakan rakyat Papua dalam Undang-Undang Otsus itu sendiri.

“Untuk Hari Otsus, memang menjadi libur untuk Papua. Namun, kedepannya, Hari Otsus ini dirayakan seluruh masyarakat, yang mana kalau bisa di seluruh wilayah adat itu ada acara-acara yang sifatnya tidak bahwa seremonial, melainkan menjadi momentum untuk mengenang kembali apa yang dicita-citakan rakyat Papua yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu,” tambah Timotius Murib. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *