Pertanyakan Uang Titipan PU, Massa Datangi PN Jayapura

Massa saat berorasi depan PN Jayapura, pada Jumat (16/11).( Takim/Cepos)

JAYAPURA– Sejumlah masyarakat adat dari Suku wilin kampung mamda samon,  distrik kemtuk kabupaten Jayapura melakukan aksi protes ke Pengadilan Negri Jayapura Kelas 1A. Adapun tujuan aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut yakni, mempertanyakan titpan uang ganti rugi  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua ke PN Jayapura sebanyak 9,5 milyar  atas  pembangunan jalan lintas Nimbokrang hingga Deparpe.

Dalam aksi protes tersebut pihak pengadilan Jayapura menerima masyarakat dan langsung dilakukan pertemuan singkat yang diwakili empat orang dari pihak masyarakat dan Ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum di salah satu ruangan mediasi PN Jayapura. Dengan tujuan untuk bisa menjelaskan maksud dan tujuan peserta demo dan juga upaya penjelasan yang dilakukan oleh pihak PN Jayapura.

Dalam pertemuan singkat tersebut yang dipimpin oleh Ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum pihak masyarakat menanyakan uang yang dititipkan oleh Dinas PU Provinsi Papua dikenangkan. Dan Ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum mengatakan uang tersebut sudah dikembalikan ke Dinas PU Provinsi Papua.

Dan masyarakat mempertanyakan kenapa dikembalikan, sementara sebelumnya masyarakat tersebut melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak terkait termasuk Dinas PU Provinsi Papua dengan keputusan uang tersebut akan dititipkan ke PN Jayapura.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan baik ke Polda Papua dan PU dengan keputusan uang tersebut di titip di PN Jayapura kenapa bapak kasih lagi ke PU, “kata salah satu masyarakat dalam pertemuan singkat tersebut.

Selanjutnya Ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum mengatakan bahwa, PN Jayapura tidak mempunyai wewenang untuk menahan uang yang dititipkan PU tersebut. Karena PU meminta kembali maka pihak PN Jayapura mengembalikannya.

“Kami di sini tidak mempunyai wewenang untuk ttidak mengembalikan uang yang dititp PU,  karena uang tersebut bersifat hanya titipan makanya kami kembalikan, jika kami menahan maka lambat laun PN Jayapura akan disalahkan atas penahanan uang tersebut, “kata ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum dalam pertemuan tersebut.

Lalu masyarakat menambahkan, tapi PN Jayapura mengembalikan sementara persidangan atau UU yang digugat oleh masyarakat masi berjalan.  Lanjut ketua PN Jayapura, Khamim thohari,  S. H., M., Hum, masyarakat harus membedakan antara titipan uang dengan proses persidangan. Karena jika uang yang dititipkan oleh pihak PU Provinsi Papua tersebut atas konteks konsinasi,  dalam hal ini sudah jelas atas kepemilikannya maka pihak PN Jayapura mempunyai hak atau alasan untuk menahan uang tersebut hingga proses eksekusi selesai.

“Tapi yang dilakukan oleh PU hanya bersifat titipan tanpa ada konsinasi, makanya kami kembalikan uang tersebut, dan juga PU punya hak untuk mengambil kembali uang tersebut, “kata Khamim.

Jika masyarakat tidak puas silakan mempertanyakan ke pihak terkait, bahwa kenapa uang tersebut diminta kembali atau dikembalikan dari titipan ke PN Jayapura. Usai pertemuan tersebut  para demostran yang berjumlah kuarng lebih 15 orang akhirnya kembali dan proses persidangan di PN Jayapura kembali normal.(kim/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *