Dana Desa Diselewengkan, Silakan Lapor ke Aparat

Para Kepala Desa,Distrik dan Pendamping ketika mengikuti Rakordis pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kemandiran masyarakat untuk mengelola P3MD Provinsi Papua di Hotel Grand Abe, Kamis (15/11) lalu.(FOTO : Hans Cepos)

Ketika Pemprov Kumpulkan Para Kepala Desa, Distrik dan Pendamping

Pemerintah Provinsi Papua melalui BPMK kini melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana desa di 29 Kab/Kota di Papua. Lantas apa saja yang terungkap dalam rapat kordinasi tersebut?

Hans Palen-Jayapura

Desa atau kampung benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah, banyak dana digelontorkan ke desa, ada yang berhasil,  tapi tak sedikit yang gagal bahkan perangkat desa dibui karena tak becus mengelola dana desa.

Nah,  Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas BPMK kini melakukan rapat kordinasi bersama para Kepala Distrik,Kampung,Pendamping Kampung (Tenaga Ahli),Pendamping distrik, Ispektorat, kepolisian dari 29 Kab/Kota dengan menghadirkan pihak Kementrian Desa,Pembangunan Daerah tertinggal yang dilaksanakan di Hotel Grend Abepura,Kamis (15/11) kemarin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte menyampaikan, Rakordis ini guna untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan dan pengunaan dana desa di setiap Kabupaten/Kota serta evaluasi terhadap tenaga pendamping baik ditingkat distrik maupun kampung. “Jadi kembali kami tegaskan bahwa dana Desa ini telah diberikan oleh Pemerintah guna dipakai mensejahterakan masyarakat di Kampung,”ungkap Mote.

Sehingga pihaknya kembali tegaskan bahwa dana desa ini bukan milik kepala Kampung, tetapi dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat di Kampung dengan membuat program dan kegiatan demi kemajuan Kampungnya.

“Kalau ada kepala desa yang masih nakal atau selewengkan dana desa, silakan diproses hukum dan aparat kepolisian bisa saja melakukan proses apabila memang itu ada aduan dari masyarakat dengan bukti yang kuat,”ujar Motte.

Selain itu masyarakat kini sudah mempunyai hak untuk bersama mengontrol pemanfaatan dana desa di kampungnya, kalau memang ada penyimpangan silakan dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Tetapi pihaknya berharap agar aparat kepolisian tidak segera melakukan tindakan proses begitu saja, tetapi harus lebih dulu lakukan kroscek yang detail disertai bukti yang kuat,karena dana desa ini cukup besar diberikan oleh Pemerintah melalui kebijakkan bapak Presiden Joko Widodo.

“Jadi menurut ketentuan aturan yang ada siapa pelaku penyimpangan terhadap dana desa ini maka pasti ada sanksi hukumnya, sehingga kalau ada aparat desa di Papua ini yang nakal dan ada surat pengaduan dari masyarakat,silakan di proses. Asalkan jangan dilakukan tangkap sembarang begitu saja,”ujarnya.

Kata Motte, memang ada MoU dengan aparat kepolisian dan kejaksaan terkait dengan pengawasan dana Desa.Hanya jangan karena ada MoU tersebut lalu lakukan tangkap sembarang,tetapi harus tangkap mereka yang memang betul terbukti dan ada pengaduannya dari masyarakat.

“Harapan kami kan supaya dana desa yang besar ini ada pembangunan yang kelihatan di Kampung khususnya di Papua, terutama pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di kampung,”tutur Motte.

Motte juga meminta agar Kepala Desa jangan tinggal di Kota,tetapi harus kembali ke Kmapung melihat masyarakatnya.Selain itu dana desa ini harus dibawa pulang di Kampung bukan dipakai sembarang.

Sementara itu Kabag Umum Ditjen Kementrian Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Zulkarnaen mengatakan,memang kini sudah banyak kepala Desa yang tersandung kasus terhadap penyelewengan dana desa.

Pihaknya berharap di Papua pengawasan terhadap dana desa ini harus lebih perketat lagi dan para Kepala Desanya betul-betul memanfaatkan dana desa ini untuk mengsejahterakan rakyatnya di kampung.

“Di Papua ini penting sekali diukur terutama salah satunya seberapa besar peningkatan status desanya,sehingga kita harapkan status desa di Papua ini nantinya bisa dipetakan,berepa persen yang sudah maju dan berkembang atau masih tertinggal,”terang Zulkarnaen.

Namun pihaknya kini berharap agar dana desa yang diterima disetiap Kampung di Papua ini betul-betul ada pengawasan yang ketat. Selain itu diharapkan para pendamping Desa,Distrik agar betul-betul mengawali prores perencanaan dana desa ini diwilayah tugasnya masing-masing dengan benar.

“Dana desa ini kan diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahterana masyarakat,mengurangi  kemiskinan dengan cara padat karya,sehingga harus digalakkan lagi.Untuk itu dana desa ini harus dimanfaatkan baik oleh para Kepala Desa untuk kesejahteraan masyarakat,”ucapnya.

Memang tidak hanya Papua yang ditekankan disini,terakhir itu ada MuU antara Pemerintah bersama Kepolisian,KPK dan Kejaksaan soal pengawasan dana Desa ini.Sehingga pihaknya harapkan daan desa ini tepat sasaranya.

“Dana desa inikan sangat besar,sudah sekian ratusan terliun diberikan,sehingag diharapkan lebih maksimal lagi pemanfaatan dana desa ini.Bukan tidak berhasil dana desa ini diberikan,tetapi sudah ada indikator yang dibuktikan dalam pembangunan infrastuktur di seluruh Indonesia.Untuk Papua sendiri memang perlu penguatan lagi bagi kapasitas para Kepala Desa,kalau memang masih ada yang nakal-Nakal Kepala Desanya itu memang sudah biasa,tetapi itu jelas akan diproses,bahkan bukan hanya di Papua saja,tetapi di seluruh Indonesia ini sudah ada ribuan Kepala Desa yang diproses karena selewengan dana Desa,”tutup Zulkarnaen.(*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *