Realisasi 10 Persen Saham Freeport dalam Bentuk BUMD

JAKARTA- Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Budi Gunadi Sadikin, mengaku bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., agar kepemilikan 10 persen saham Freeport oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika bisa segera direalisasikan dalam bentuk BUMD, yang mana menjadi pemilik bersama dengan PT Inalum di PT Freeport Indonesia (PTFI).

  “Pemerintah daerah, baik Provinsi Papua maupun Kabupaten Mimika, harus bisa masuk bersama dengan PT Inalum. Artinya, kita sudah siap, namun kita pun membutuhkan opsi dari BUMD. Khusus perihal BUMD ini, bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, kami telah rapat bersama di kantor Kementerian Keuangan, yang mana bertujuan untuk mendorong BUMD ini terbentuk, sehingga bisa bergabung dengan PT Inalum ke PTFI,” ungkap Budi Gunadi Sadikin, Rabu (14/11) kemarin.

   Seperti halnya diketahui, Pemerintah Indonesia segera menguasai 51 persen saham PTFI. Hal ini nantinya terwujud kala PT Inalum melunasi pembayaran divestasi yang disepakati sebesar USD 3,85 miliar. Demikian, dalam pembagian saham tersebut, PT Inalum membentuk joint venture (perusahaan gabungan, red) bersama BUMD, sebagai bentuk dari kewajiban PT Inalum terhadap pemerintah daerah yang memiliki 10 persen saham.

  “Untuk itu, kami akan bertemu lagi dengan Pemeritah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendalami hal ini. Pembentukan perusahaan patungan yang baru masih menjadi opsi, sebab, di sisi lain, opsi dengan menggunakan BUMD itu sudah tersedia,” tambahnya.

  Nantinya, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh 10 persen saham PTFI, di mana PT Inalum memiliki 41 persen saham. “Hanya kepemilikannya nanti di perusahaan joint venture pemerintah daerah itu 40 persen, sementara kita peroleh 60 persen,” tambahnya lagi. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *