Otsus Lahir karena Maraknya Kasus HAM di Papua

Gratianus Silas/Cepos
Fery Kareth

Pemerintah Pusat perlu seriusi upaya penyelesaian HAM di Papua

JAYAPURA- Akademisi Hubungan Internasional dan Hak Asasi Manusia Universitas Cenderawasih Papua, Fery Kareth, menyebutkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua lahir karena maraknya pelanggaran HAM di Papua.

“Hal ini yang juga mesti dipahami seluruh pejabat penting di Papua, termasuk yang Orang Asli Papua (OAP), di mana mereka harus mengerti bahwa Undang-Undang Otsus ini lahir bukan karena semata-mata karena uang. Sebaliknya, Undang-Undang Otsus ini hadir karena soal HAM di Papua, disintegrasi, serta soal kesenjangan pembangunan,” ujar Fery Kareth kepada Cenderawasih Pos via telepon, Kamis (15/11) kemarin.

Meskipun, kemudian Kareth mengakui bahwa kini telah banyak pembangunan yang terjadi di Papua, pada umumnya di sisi lain, soal kasus HAM di Papua, belum banyak diselesaikan. Hal inilah yang ditegaskan Kareth agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dapat memperhatikan hal ini dengan seksama.

“Sejak integrasi, seluruh kasus HAM di Papua itu harus diselesaikan. Bukan tanpa alasan, sebab, banyak orang Papua yang telah dibunuh, yang mana hal ini merupakan tindak pelanggaran HAM berat. Untuk itu, janganlah selesaikan ini di Jakarta, melainkan harus di Papua, karena orang Papua dibantai di sini (Papua),” akunya.

Penyelesaian kasus HAM, khusus di Papua, memang dipertanyakan karena upaya penyelesaian yang dilakukan itu dinilai belum signifikan. “Banyak orang Papua yang dibantai tanpa prosedur hukum, banyak orang Papua yang dikuburkan tanpa kuburan yang jelas. Banyak pusara tak bernama,” tegasnya.

Demikian, kalau Pemerintah Pusat masih menghendaki Papua sebagai bagian dari Indonesia, maka upaya penyelesaian kasus HAM di Papua ini harus didiskusikan, disepakati, sehingga dicapailah titik persetujuan secara bersama-sama. Sebab, hal ini penting untuk ditangani.

“Jakarta (Pemerntah Pusat) harus jujur, harus terbuka, sebab Papua ini bagian dari Indonesia, sehingga baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua harus duduk bersama selesaikan persoalan ini,” tambahnya lagi.

Memang Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, memiliki itikad baik untuk selesaikan HAM, baik di Papua maupun di seluruh Indonesia. “Tapi, dia (Presiden) bukan segala-galanya, melainkan memiliki bawahan, diantaranya pihak aparat hingga Kementerian Hukum dan HAM. Keseriusan mereka ini yang ingin kita tahu sejauh mana dalam penyelesaian HAM di Papua,” pungkasnya. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *