Belum Bicarakan Saham 10 Persen Freeport

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., mengaku bahwa pemerintah daerah belum membicarakan soal 10 persen saham PT Freeport yang dimaksud, entah dari saham induk Freeport atau dari 51 persen yang dibeli pemerintah Indonesia.

  “Kalau kita bicara 10 persen, berarti keseluruhan induk. Sebab, kalau menggunakan saham Freeport keseluruhan, maka kita butuh lagi USD 5 milliar. Jadi,  Inalum harus menambah lagi USD 5 miliar, atau  5 persen lagi,” jelas Lukas Enembe, SIP., MH.

  Sementara terkait dengan BUMD yang dimaksudkan, telah dibentuk dan ada Peraturan Daerahnya pula. Demikian, yang disinggung dengan Kabupaten Mimika ialah terkait dengan prosentasenya. Hal ini yang akan kemudian dibicarakan lagi dengan Pemkab Mimika selaku daerah penghasil.

  “Kita berbicara, kalau 30 persen dari perusahaan Freeport McMoran, Perusahaan induk seluruhnya. Maka kita dapat 10 persen dan otomatis kita tarik 100 persen. Hal inilah yang kemudian dibagi antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya dan di seluruh Papua, serta tidak ketinggalan masyarakat adat,” tambahnya.

  Pada umumnya, Kementerian BUMN sendiri berharap transaksi divestasi 51 persen saham PT Freeport dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2018 ini.  “Semoga kita bisa selesaikan transaksi Freeport Ini sebelum akhir tahun,” pungkas Menteri BUMN,  Rini Sumarno. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *