Tak Ada Izin, Penambang Ilegal Diminta Ditangkap

Noel/Cepos
Rombongan BPM PTSP Kabupaten Keerom saat melakukan kunjungan ke lokasi tambang, namun terhalang karena kendaraan tertahan batuan pasir lunak di Sungai Tekai, Kampung Usku, Distrik Senggi, Jumat (9/11) pekan kemarin.

JAYAPURA-Kepala Distrik Senggi, Yonas Nak mengaku aktifitas  tambang ilegal yang beroperasi di wilayahnya, tanpa ada izin dari pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar aparat kepolisian dari Polres Keerom menangkap para pelaku penambangan ilegal ini.

  “Ada penambang ilegal di wilayah Kampung Usku, mereka ini dilindungi oleh masyarakat  sendiri untuk kepentingan masyarakat, tanpa melibatkan kita. Jadi mereka (pemilik ulayat.red) sendiri yang memasukkan pengusaha itu,” katanya kepada media ini, Senin (12/11).

   Oleh karena itu, pihaknya berharap instansi terkait dan aparat keamanan bersama-sama pemerintah distrik untuk menghentikan sementara tambang tersebut. “Solusinya kita harus pending dulu dengan dinas terkait dan kita akan buat solusi kepada mereka. Artinya syarat ini tidak menyulitkan mereka, tetapi bisa memudahkan  masyarakat asli yang mengelola langsung,” katanya.

   Menurutnya, dampak dari aktifitas tambang ilegal ini membuat aliran sungai yang menjadi tempat mata pencaharian masyarakat mencari ikan dan tempat minum serta mandi menjadi tercemar. “Dulunya kali itu jernih, tetapi setelah mereka masuk bawah alat berat jadi kabur,” katanya.

   “Polisi harus tangkap mereka itu, karena ini tidak sesuai prosedur, karena tidak ada retribusi daerah selama ini,” ujarnya.

  Sementara itu Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Barnabas Taigat dan beberapa stafnya saat hendak meninjau  lokasi penambangan terpaksa harus kembali, karena   kendaraan tidak mampu melewati sungai dengan kondisi batuan pasir yang labil.

   Ia   berharap kepada pelaku penambang untuk tidak berlindung kepada masyarakat tetapi dapat mengikuti prosedur yang ada di wilayah Kabupaten Keerom, karena semua daerah memiliki aturan dan hukum masing-masing. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *