Pendulang di Yahukimo Di-deadline Sebelum 5 Desember

Gamel/Cepos
PERTEGAS – Ketua Pansus Ilegal Minning, Isak Salah (dua dari kanan) didampingi Sekretaris Pansus, Yoel Itlay (paling kanan) dan anggota panus ketika memberikan keterangan soal date line waktu kepada pendulang di Grand Abe Hotel, Minggu (11/11).

JAYAPURA – Pansus Ilegal Mining DPRD Yahukimo mengambil sikap tegas terkait masih beroperasinya  aktifitas penambangan di Distrik Seradala, Yahukimo. Meski telah mengeluarkan 3 kali imbauan termasuk memberi peringatan tegas untuk menghentikan aktifitas penambangan hingga dikeluarkan regulasi, ternyata hal tersebut tak berefek.

  Pansus  bersama pemerintah akhirnya sepakat duduk bersama dan mengeluarkan satu  peringatan terakhir kepada pendulang untuk menghentikan kegiatan sebelum 5 Desember. Bila masih membandel maka DPR akan menindaklanjuti hingga ke Polda yang tak hanya kepada para pendulang tetapi juga pihak yang mensponsori selama ini.

  Ketua Pansus, Isak Salak menyampaikan bahwa dari pertemuan yang melibatkan eksekutif serta TNI Polri disepakati untuk lokasi pendulangan di Seradala untuk dikosongkan. Pasalnya akan dibuatkan Peraturan Bupati untuk mengatur penambangan, termasuk jelang Desember waktunya untuk menghormati perayaan Natal. Pihaknya mengambil keputusan ini bukan untuk menutup tetapi menertibkan dan menghormati yang akan memasuki hari raya.

  “Sejak Juni hingga November pendulang yang masuk terus mengalir. Setiap hari banyak sekali dan tak bisa dibendung meski Pansus sudah 3 kali mengeluarkan imbauan termasuk berkoordinasi dengan maskapai untuk tidak mengangkut pendulang, namun pendulang tetap masuk. Di satu sisi akan melahirkan konflik sosial dan di sisi lain jika terus terbiar artinya kami melakukan pembiaran,” kata Isak Salak didampingi Sekretaris Pansus, Yoel Itlay dan anggota pansus lainnya di Grand Abe Hotel, kemarin.

   Ia menegaskan bahwa Pansus hadir bukan untuk menutup tetapi mengatur bagaimana hak-hak masyarakat pemilik ulayat. “Sebelum 5 Desember kami minta untuk tak lagi ada aktifitas, keluar,” tegas Isak.

  Pihaknya akan membuat pos jaga karena telah menjadi kesepakatan bersama pemerintah dan aparat keamanan. “Ingat, masyarakat dan gereja tak menginginkan kekacauan seperti Timika atau daerah lain terjadi di Yahukimo sebab saat ini banyak warga dari luar masuk,” bebernya.

  Anggota Pansus lainnya, Neles Yando, Toni Uk, Hanis Kobak, Sipe Sobolim juga menyatakan sama. “Jadi bukan untuk menutup tapi kita atur. Selain itu untuk menghargai hari kelahiran Yesus Kristus. Masyarakat harus memahami ini dan jangan memaksakan,” bebernya. DPR akan mengeluarkan aturan untuk menata dan mencegah lahirnya konflik sehingga pihak yang menjadi sponsor juga harus memahami ini. “Heli atau logistik lewat jalur darat sementara ini hentikan dulu,” pintanya.

Sekretaris Pansus, Yoel Itlay  menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan ini lewat gereja termasuk papan baliho. Waktu operasi sejak Juli dianggap cukup dan tak ada toleransi lagi. “Sebelum tanggal 5 Desember kami minta semua aktifitas dihentikan. Jangan membandel sebab bisa menimbulkan persoalan. Para pihak yang terlibat juga jangan memaksakan, hargai masyarakat yang akan beribadah,” tegasnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *