Dinilai Tidak Terbuka, PKN Gugat Bupati Waropen di KIP

SIDANG-Suasana Sidang antara PKN dan Pemkab Waropen terkait dokumen Informasi Publik, di Komisi Informasi Provinsi Papua di Ruko Dok II Jayapura, Jumat (9/11).

JAYAPURA-Pemantau Keuangan Negara  (PKN) mengugat Bupati Waropen ke Komisi Informasi Provinsi Papua di Jayapura. Bahkan sidang gugatan ini telah digelar di Kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Papua di Ruko Dok II Jayapura, pada  Kamis dan Jumat (9/11) pekan kemarin.

  Kasus ini berawal dari permohonan informasi publik dari PKN ke Humas Pemkab Waropen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Data yang diminta terkait SK Bupati menyangkut daftar penerima  dana hibah dan bantuan sosial  senilai Rp 56.536.360.000, berikut dengan laporan pertangungjawaban dan bantuan tersebut.

   “Namun permintaan kami  tidak ditanggapi atau tidak diberikan oleh Humas PPID Pemkab Waropen, sehingga PKN mengajukan surat keberatan  ke Bupati Waropen.”ungkap Patar Sihotang SH.,MH  mewakili Pemantau Keuangan Negara, Minggu(11/11)kemarin

   Surat Keberatan PKN ke Bupati pun, ternyata juga  tidak direspon oleh Bupati. Karena itu,  berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, setelah 30 hari lebih, tidak ada tanggapan Bupati,  PKN mengajukan gugatan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Papua di Ruko Dok II Jayapura.

  Menurut Patar Sihotang,    Kamis (8/11) lalu sidang  Sengketa Informasi dengan Nomor Register Perkara Nomor 012/IX/KI-PAPUA-PS/2018  digelar di Kantor KIP Jayapura. Dari PKN  sebagai pmohon diwakili  Patar Sihotang, sedangkan Bupati Waropen sebagai termohon diwakili oleh Michael A Rumabar S.STP selaku Kepala Humas dan Yosep K Duwiri SH selaku Kasub Bantuan Hukum dan Ridwan Tayus selaku Kasub Perundang Undanga.

   Sidang  dipimpon oleh Ketua Majelis Andriani Salman W ally dan  anggota Joel Betoel Agaki Wanda dan Armin Thalib serta   Fony J.Lomboan sebagai Panitera Pengganti. Dari hasil mediasi ini,  Bupati Waropen atau  pihak termohon menyatakan akan memberikan semua dokumen informasi Publik yang dimohonkan pemohon paling lambat 2 minggu setelah  Mediasi dan Putusan Sengketa Informasi ini.

   Ketua Majelis menyatakan bahwa Putusan Komisi ini harus di laksanakan Kedua belah Pihak dengan baik dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan  Upaya Hukum lainnyan karena Putusan Komisi ini sudah berkekuatan Hukum tetap dan sama dengan Putusan Hukum Peradilan Umum. (dil/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *