Kadishut Kaget Jika Ada Upaya Suap

Jan Jap Ormuseray (FOTO : Hans/Cepos)

JAYAPURA-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray akhirnya angkat bicara terkait kasus rencana penyuapan yang dilakukan seorang pengusaha berinisial FT untuk menghentikan kasus ilegal loging yang kini ditangani PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Jan Ormuserai menyebut bahwa pihaknya tak menduga jika ada pihak yang ingin melakukan nego agar penyidikan kasus ilegal loging tersebut dihentikan.

“Soal adanya upaya ini kami sendiri tidak tahu. Secara jelas Dinas Kehutanan tetap mendorong proses penyidikan terkait temuan kayu dari PT V dan kasusnya terus berjalan,” kata Ormuseray melalui ponselnya, Jumat (9/11).

Ini dibuktikan  dimana tanggal 6 November, ia sudah menandatangani SPT untuk pengukuran dan pengujian jelang lelang. Artinya tak ada tanda-tanda kasus ini berhenti atau dihentikan. Namun bila ada upaya-upaya lain di luar, Ormuseray menyebut ini tak ada hubungan dengan Dinas Kehutanan.

“Kami tak tahu jika ada konspirasi dari luar untuk ini. Sebab tim Dinas Kehutanan sendiri saat ini dikoordinir oleh Kabid Perlindungan, Yan Pugu S.Hut dan tak ada indikasi menghentikan kegiatan. Surat perintah jelas, kasus dilanjutkan,” tegas Ormuseray.

Bahkan disebutkan kasus kayu dari Nimbontong ini proses terus berjalan dan meningkat meski sedikit tertunda karena PPNS yang menyidik berangkat ke Nabire untuk menyelesaikan kasus 81 kontainer.

“Tapi setelah itu semua kembali dan tengah memproses kasus Nimbontong ini. Yang pasti  tak ada hubungan dengan dinas dan saya tak tahu menahu tentang ini,” katanya.

Disinggung soal dugaan keterlibatan oknum pegawainya, Ormuseray mengatakan bahwa dirinya mempercayai tak ada yang bermain sebab sistem komando jelas. Kalau FT menyebut ada nama-nama itu dari si FT sendiri. Ia yang menulis siapa-siapa saja yang ingin diamankan sementara orang di dalam tidak tahu menahu,” tambahnya.

Ormuseray melihat pegawainya bisa menerjemahkan apa yang diinstruksikan dimana kasus kayu Nimbontong ini ia sendiri yang menemukan sehingga tak ada niat sedikitpun untuk bernego.

“Saya bersama sopir saya yang pertama mengetahui kasus ini sehingga saya pastikan ini harus selesai sampai ke pengadilan,” tegasnya.

Ormuseray mengaku, pihak Polda Papua selama ini memang memberikan dukungan penuh kepadanya agar PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Papua bisa bekerja baik. Bahkan kasus illegal logging temuan puluhan  kontainer di Pelabuhan Jayapura dan Nebire sudah selesai.

“Kalu masalah ada catut nama saya sebagai kepala Dinas dalam kasus OTT tersebut, ya nama sayakan sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua semua orang tahu. Mereka sebut saja boleh dan terserah.Tetapi yang pasti Dinas Kehutanan tidak terlibat hal itu,” tegasnya.

Pihaknya berharap dukungan semua pihak baik masyarakat, gubernur, DPR Papua, MRP, adat dan agama untuk bersama perang lawan illegal logging. Karena apa yang dilakukan oleh pelaku illegal logging ini menyengsarakan masyarakat Papua dan hanya untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Ini harus dicatat bahwa saya belum pernah ketemu pelaku suap itu dan membuat perjanjian dengan dia. Apalagi sejak tanggal 6 November 2018 saya sudah terbitkan surat perintah kelanjutan kasus illegal logging di Nimbontong Kabupaten Jayapura. Sekarang ini kita akan siapkan proses lelang semua kayu dan alat kerja yang sudah dipolice line. Saya juga akan lihat juga apakah mungkin areal lokasi dia itu, kalau bisa disita dan dilelang,”tutupnya.(ade/ans/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *