Bahas di Papua Bukan di Jakarta

Hery Dosinaen, SIP., MKP. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

*Pemprov Papua Tolak Undangan Pembahasan Dugan Pelanggaran HAM Papua

JAYAPURA-Pemprov Papua dengan tegas menolak undangan rapat pembahasan penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua yang akan dilaksanakan di gedung Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Jumat (9/11) lusa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., mengakui adanya penolakan Pemprov Papua terhadap undangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI untuk membahas penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua.

Penolakan ini menurut Sekda Dosinaen, dikarenakan lokasi pertemuan yaitu di Jakarta. Pemprov Papua menginginkan pembahasan dilakukan di Papua, bukan di luar Papua seperti di Jakarta.   

“Mestinya kalau berbicara dugaan pelanggaran HAM di Papua, maka mari semua datang di Papua. Kita bahas dengan pihak terkait seperti dengan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta pemangku kepentingan di tingkat kabupaten,” ungkap Sekda Dosinaen, Selasa (6/11).

Selain penolakan terhadap lokasi pertemuan, Sekda Dosinaen juga menilai bahwa konsep draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dibahas Jumat (9/11) nanti, dibuat secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, tanpa melibatkan Pemprov dan masyarakat Papua.

“Isu pada draft Pergub tersebut, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Provinsi Papua untuk membentuk tim penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang mana hanya menangani kejadian di Wamena pada 2013 dan Paniai pada 2014 silam,” jelasnya.

Persoalan yang ditangani yaitu kejadian di wamena dan Paniai menurut Sekda Dosinaen, juga yang tidak disetujui. Pasalnya kejadian dugaan pelanggaran HAM di Papua cukup banyak. Artinya, terjadi bukan hanya di satu atau dua tempat saja, sehingga hal ini berpotensi membuat konflik baru bagi masyarakat di Papua.

“Yang lucunya lagi dan juga sangat disayangkan bahwa nantinya konsekuensi pembiayaan kepada korban pelanggaran HAM, mesti bersumber dari dana Otonomi Khusus. Hal ini yang tidak kami inginkan. Untuk itu, kita harap Kementerian Hukum dan HAM lebih berpihak terhadap Papua dan rakyatnya terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM di atas tanah ini,” tegasnya.

Sekda Dosinaen menambahkan, penolakan terhadap undangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI akan dilakukan secepatnya secara tertulis.

Sementara Kepala Kantor Komnas HAM RI Papua, Frits Ramandey menyampaikan bahwa jika undangan yang diterima Gubernur berkaitan dengan rencana aksi nasional HAM maka semua kewenangan ada di tangan Gubernur sebagai Ketua Ranham dan Sekda sebagai Sekretaris Ranham provinsi. Namun di sini Frits setuju jika ternyata menyangkut Ranham maka semua dibicarakan di Papua karena akan bersentuhan langsung dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan hak asasi.

“Jika dalam konteks menyelesaian kasus, substansi HAM memang sebaiknya dibicarakan di Papua karena jika di Jakarta lebih pada tatanan kebijakan,” jelasnya tadi malam.

Frits   juga memberi catatan bahwa berbicara soal HAM maka masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM yang memang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk  proses penyelesaiannya. Yang paling menonjol adalah Paniai Berdarah yang hingga kini belum tuntas.

“Artinya siapapun harus berani berbicara soal ini, setiap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM harus dituntaskan dan tak bisa terus menerus didiamkan dan menambah luka,” imbuhnya. (gr/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *