Dana Kelurahan Dibuat Tiga Kategori

Menyesuaikan Kondisi Tiap Kelurahan
BOGOR – Skema pencairan dana kelurahan mulai menemukan titik terang. Pemerintah memastikan bahwa alokasi akan disalurkan ke setiap kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditranfer pusat ke Kabupaten/kota.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, payung hukum program tersebut adalah RUU APBN 2019 yang akan segera disahkan.

Di mana nantinya akan diperkuat dengan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda) APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam RAPBN 2019, kabinet sudah sepakat mengalokasikan Rp 3 triliun untuk menggulirkan dana kelurahan yang mulai cair awal tahun depan. “Mulai 1 Januari 2019,” ujarnya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (2/11).

Terkait besarannya, Ani menyebut akan diklasifikasi menjadi tiga kategori. Di mana kelurahan yang kategori sudah baik, sedang, dan tertinggal akan mendapat besaran dana yang berbeda. Namun nominalnya belum ditentukan.

Dia juga menegaskan, keberadaan dana kelurahan tahun depan tidak akan mengganti anggaran yang selama ini sudah dialokasikan Kabupaten/kota untuk setiap kelurahan. “Dana kelurahan ini adalah tambahan,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Soal penggunanya, lanjut dia, Presiden Jokowi menginstruksikan agar dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui padat karya.

Namun untuk lebih detailnya, Ani akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina daerah. Pasalnya, anggaran tersebut tersalur ke dalam APBD.

Sementara itu, dalam arahan nya, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi bagi penggunaan dana kelurahan agar tidak disalahgunakan.

Dia berharap, gelontoran dana desa, yang kini ditambah dengan dana kelurahan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Maka itu, pemanfaatan dana tersebut harus dikawal dan diawasi. “Agar pemanfaatan dana kelurahan ini betul-betul menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan warga perkotaan,” ujar Presiden.

Jokowi juga kembali menegaskan, jika program dana kelurahan bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut diambil atas usulan para wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak tiga tahun lalu.
Permasalahan yang dihadapi kelurahan dinilai sama kompleksnya dengan desa. Sehingga memerlukan alokasi anggaran serupa dana desa yang telah ada sebelumnya. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *