Tolak Pengukuhan Kepala Suku dan Hibah Tanah

SolidaritasPeduli Hak Masyarakat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP) saat melakukan aksi protes di halaman kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Kotaraja, Senin (29/10).(FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA-Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP-TP) melakukan aksi protes ke Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja   Senin (29/10). Mereka menolak Pengukuhan Kepala Suku Pegunungan Tenggah Papua dan Penyerahan Lahan Seluas 90 Ha oleh salah satu Kepala Suku Alex Doga dan Habo Holago kepada Pangdam XVII/Cenderawasih Papua di Tanah Omarekma, pada 26 September 2018.

   Dimana SIKAP-TP menilai atas tindakan tersebut merupakan murni permainan dalam rangka proses yang   akan menghancurkan masa depan masyarakat adat, tanpa dasar hukum adat dan hukum positif yang jelas.  “Hukum adat dan positif jelas-jelas menolak praktek-praktek yang menghancurkan tatanan masyarakat adat,”ungkap Korlap aksi demo Yoni Walela ke Cenderawsih Pos.

  Menurutnya, pengangkatan Kepala Suku kepada Pangdam sesuatu yang bertentangan, karena tidak ada perang yang membela orang Huwula. Yang ada pembantaian ke pembantaian sejak 1961 hingga 2018 ini. Di satu sisi pihaknya juga menanyakan   alasan utama pengukuhan itu.

   Kata Yoni Walela, UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 43 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 telah mengatur perlidungan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Pasal 4 menyebut Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

  Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

  “Namun kenapa pedoman-pedoman adat dan hukum positif itu tidak terlaksana dalam proses hibah 90 Hektare tanah, Pengukuhan Kepala Suku, yang ada pemaksaan untuk menyetujui penyerahan 90 Ha dengan tipu daya “Pembangunan Gereja”.”ujarnya.

   Oleh karena itu, pihaknya mengajukan beberapa tuntutan. Diantaranya, mendesak kepada semua pihak bekerja memfasilitasi dan memproses, mengembalikan indentitas, tanah adat dan masa depan kami masyarakat Papua. Mendesak MRP segera memanggil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Provinsi Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih, gelar Audiensi dalam rangka klarifikasi penyerahan 90 Ha Tanah dan Pengukuhan Kepala Suku secara terbuka dengan Pemilik hak ulayat.

  Aspirasi mereka ini diterima oleh Ketua MRP Timotius Murib, dan sejumlah anggota MRP lainnya. (kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *