FMAPTS Minta Tuntaskan Masalah Kayu

Forum Masyarakat Adat Pantai Timur Sarmi (FMAPTS) menunjukan surat pernyataan yang dibuat Dinas Kehutanan Cabang Kabupaten Sarmi, pada Sabtu (27/10).(FOTO : Takim/Cepos)

Forum Masyarakat Adat Pantai Timur Sarmi (FMAPTS) meminta kepada Bupati  Sarmi dan Gubernur Papua untuk menyelesaikan persoalan terkait pemberhentian distribusi kayu di Sarmi. Dimana FMAPTS mengaku sudah 6 bulan berjalan pemerintah memberhentikan aktifitas distribusi kayu dengan alasan ada tim audit KPK yang ada di Provinsi Papua saat ini.

   Namun, karena beberapa bulan terakhir ini, FMAPTS melihat ada 15 truk kayu yang masih melintas sementara larangan pemberhentian distribusi dari pihak pemerintah masih berlaku, membuat mereka mempertanyakan hal ini kepada pemerintah daerah, yang dianggap tidak konsisten.

    Masyarakat mengeluh hasil kayu tidak bisa terjual,  sementara secara aturan kayu yang dihasilkan oleh masyarakat sudah memenuhi ijin yang sah. Selain itu juga selama 6 bulan berjalan banyak sekali hasil hutan atau kayu dari masyarakat yang sudah menumpuk di hutan dan tentu berdampak pada penghasilan yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan biaya kehidupan lainya.

  Dimana Forum Masyarakat Adat Pantai Timur Sarmi yang terdiri dari Kepala Kampung Nengke 2, Dance Abi,  Ondo Dabe, Moses Kentay, Ketua Suku Dabe 2, Moses Yesai dan tokoh masyarakat lainya,  Simson Baswa saat menemui Cenderawasih Pos di Kotaraja, pada Sabtu (27/10).

   “Jika belum ada solusi dari pihak pemerintah minggu depan kami akan melakukan pemalangan jalan besar-besaran,”kata Ondo Dabe, Moses Kentay  ke Cenderawasih Pos di Kotaraja, pada Sabtu (27/10).(kim/tri)

  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *