Sepakat Minta Hak Adat Diproteksi

Gamel/Cepos
SEPAKAT_Wakil Bupati Yapen, Frans Sanadi (tengah) bersama anggota Bapem Perda, Boy Dawir dan Asisten III Setda Yapen, C.L Mambrasar ketika membuka kegiatan diskusi public tentang Raperda masyarakat adat di Aula Silas Papare, Serui, Kamis (25/10).

JAYAPURA – Hasil diskusi publik yang dilakukan dalam penyiapan Perda tentang masyarakat hukum adat yang dilakukan salah satu anggota Bapem Perda DPR Papua, Boy Dawir di Kabupaten Yapen, Kamis (25/10) menyepakati bahwa ada banyak hak adat yang selama ini belum terakomodir dengan baik.  Padahal,  dari pilar pembangunan di Papua jelas menyebutkan bahwa salah satunya adalah adat.

  Selain itu, selama ini masyarakat yang ada di Papua tetap berstatus masyarakat adat meski bekerja sebagai ASN. Kendati demikian hingga kini keberpihakan terhadap masyarakat adat dianggap masih minim.  “Karena itu kami mencoba menyiapkan perangkatnya dan inilah kesempatan bagi masyarakat adat untuk sama-sama memikirkan apa yang harus diperjuangkan. Perda yang sedang digodok ini harus betul-betul memproteksi apa yang menjadi hak adat,” kata Boy Dawir di hadapan puluhan masyarakat adat Serui di Gedung Silas Papare, Serui kemarin.

   Ia menyampaikan bahwa ada kewajiban pemerintah bila Perda ini telah disahkan yakni melindungi hak-hak adat. Misalnya persoalan ulayat yang selama ini terus mencuat. Jika pemilik ulayat menyatakan belum pernah melepas satu lokasi maka bisa diajukan dalam proses peradilan. Diuji kembali.

“Kita harus akui bahwa ada banyak persoalan yang melibatkan masyarakat adat dan berakhir dengan sesuatu yang kurang memuaskan,” kata Boy.

  Hal ini dibenarkan oleh Wakil Bupati, Frans Sanadi menyampaikan bahwa sejatinya aturan tentang adat sudah tertuang dalam undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001, namun belum terjabar dan terlaksana secara baik. Dengan adanya Perda ini, ia meyakini hal-hal seperti ulayat, keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat akan lebih terakomodir.

“Draf ini penting karena menyangkut keberadaan dan eksistensi di atas tanah sendiri dan kami sangat mendukung,” katanya.

  Sementara salah satu tokoh adat bernama Jono Arompayai mengatakan orang tua saat ini harus bertanggungjawab atas warisan yang harus diberikan oleh anak cucu. Jika tak ada yang memproteksi, maka tanggungjawab tersebut bisa diganggu atau sulit dijaga. “Kami setuju dengan isi Raperdasus ini, tapi tolong pikirkan juga soal ekonomi karena masyarakat adat harus tetap tumbuh dan berkembang mempertahankan semua yang dimiliki,” imbuhnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *