Pemerintah Komitmen Jaga Hutan di Papua

Musyawarah Nasional ke-XI Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) yang diselenggarakan di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kamis (25/10) petang kemarin.(Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Musyawarah Nasional ke-XI dari pada Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA-SKMA) diselenggarakan di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Kamis (25/10) petang kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, berharap agar  dari Munas ini, IKA SKMA dapat memberikan  rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia, terlebih khusus Papua, dalam mengambil kebijakan yang berpihak terhadap hutan dan tanah di Papua.

   “Provinsi Papua, sejak kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, sudah coba mengkaji secara mendalam berbagai regulasi dan perizinan terhadap kehutanan. Hingga kini, kami telah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat suatu rencana aksi guna memberikan perlindungan terhadap hutan dan tanah di Papua,” ungkap Hery Dosinaen dalam sambutannya, Kamis (25/10) kemarin.

   Kehadiran peserta Munas dari seluruh daerah di Indonesia, ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi Papua, yang mana dipercaya menjadi tuan rumah dalam event bergengsi kelas nasional ini.

  “Gubernur dan Wakil Gubernur, serta seluruh masyarakat Papua sangat bangga dan memberikan apresiasi kepada pengurus yang menetapkan Papua sebagai tuan rumah dalam event nasional ini. Kehadiran peserta munas di Papua bukan hanya semata-mata mengikuti munas, melainkan kami memaknainya sebagai bentuk perhatian dan kepedulian bagi tanah Papua sebagai bagian dalam NKRI,” tambahnya.

  Sementara, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Helmi Basalamah, M.M, yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menyebutkan bahwa baik Papua dan Papua Barat memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga hutannya.

  “Kita ingat kala SMK Kehutanan di tahun 70-an hingga 80-an  sempat berhenti. Hampir 10 tahun sempat berhenti, sebelum kemudian pada 2008 kembali terbentuk dengan nama SKMA, yang hadir kembali untuk tidak lain memperjuangkan Undang-Undang. Khusus Papua, ketika sekolah-sekolah di lokasi lain sempat berhenti, Papua tetap eksis, SMK Kehutanan atau SKMA itu jalan terus,” terang Ir. Helmi Basalamah, M.M.

  “Ini merupakan komitmen pimpinan daerah di Papua dan Papua Barat yang menjaga SMK Kehutanan berada di tanah Papua. Ini bukti dan komitmen dalam menciptakan generasi masa depan Papua yang bukan hanya cinta lingkungan, melainkan ikut ambil bagian dalam mengelola sumber daya Papua yang lebih baik,” pungkasnya. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *