Desak Bantuan Studi  Bagi  Mahasiswa Saireri 

Solidaritas Mahasiswa Saireri, KAMPAK Papua, dan Forum Peduli Kawasan Biak Papua (FPKBP), dalam  aksi demontrasi di halaman Kantor DPR Papua, Kamis (25/10) kemarin.

JAYAPURA- Kurang lebih  50 orang demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Saireri, KAMPAK Papua, dan Forum Peduli Kawasan Biak Papua (FPKBP), kembali melakukan aksi demontrasi di halaman Kantor DPR Papua, Kamis (25/10) kemarin. Tujuannya tidak lain untuk mempertanyakan tindak lanjut dari DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua terkait berkas bantuan studi akhir bagi mahasiswa Saireri yang memang sebelumnya pernah didorong.

  “Kami meminta hak kami yang selama era Otonomi Khusus ini tidak pernah merasakan bantuan studi. Makanya, kami mendesak Gubernur Papua segera memanggil setiap bupati dari empat kabupaten di wilayah adat Saireri untuk mempertanyakan hak mahasiswa Saireri yang selama 17 tahun ini belum terealisasikan,” ungkap Koordinator Demonstrasi, Agustinus Rumaropen, dalam orasinya, Kamis (25/10).

   Para  mahasiswa ini, meminta para bupati dari setiap kabupaten di wilayah adat Saireri untuk tidak menahan-nahan hak mahasiswa untuk mendapatkan bantuan studi. Sebaliknya, pemerintah dinilai harus memperhatikan pembangunan SDM generasi penerus bagi kabupaten-kabupaten di wilayah adat Saireri.

  “Kerja pemerintah adalah melayani rakyat di berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Jangan malah melayani diri sendiri atau kelompok dan golongan tertentu. Harus melayani seluruh rakyat. Oleh karenya, kami pun meminta DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab terkait berkas bantuan studi akhir mahasiswa Saireri,” tambah demonstran lainnya.

  Pada dasarnya, DPR Papua diminta mendesak pemerintah empat kabupaten di wilayah adat Saireri untuk menyalurkan bantuan studi akhir mahasiswa Saireri. Sebab, dinilai bahwa dana bantuan studi itu sudah berada di kabupaten, namun tak kunjung disalurkan.

  Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge dan John Wilil, serta   Anggota Komisi V DPR Papua, Gerson Soma, menyebutkan bahwa aspirasi yang mereka terima akan  disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti.

  “Dari aspirasi ini akan menyurat  pimpinan DPR Papua supaya ditanggapi, baik memanggil empat bupati di wilayah Saireri maupun memanggil Biro SDM mempertanyakan beasiswa bagi mahasiswa Saireri,” terang Emus Gwijangge.

  Pendidikan, menurut Gwijangge, sangat penting, sehingga tidak boleh sekalipun dikesampingkan. Malah sebaliknya, harusnya lebih diperhatikan karena berdampak panjang bagi Provinsi Papua. “Kalau ada soal begini, 80 persen Otsus ke kabupaten pun dipertanyakan, secara khusus alokasi untuk pendidikan yang merupakan prioritas dari pada Otsus itu sendiri,” tambahnya.

  Anggota Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, Gerson Soma, menyebutkan bahwa sejatinya Otsus untuk Orang Asli Papua. Demikian, dari 80-an persen peruntukkannya bagi kabupaten/kota, 30 persen dialokasikan bagi pendidikan.

  “Namun, jika kemudian   anak asli Papua saja tidak menerima dana ini, maka hal ini menjadi persoalan besar. Padahal, Otsus itu lahirnya atas nama rakyat Papua. Namun, nyatanya rakyat Papua masih saja terus berteriak,” sebut Gerson Soma.

  Untuk itu, dari Komisi V yang   membidangi soal pendidikan, akan mendorong persoalan ini kepada pimpinan DPR Papua, sehingga dilakukannya pembahasan khusus soal dana Otsus, terlebih dalam peruntukkannya bagi pendidikan, sehingga aspirasi mahasiswa inipun dalam terjawab. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *