Kepala BKPP: Tidak Ada Ijazah SMA Menjadi Guru

Drs. Zakarias Sanuari, MM

SERUI – Kepala Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Yapen, Drs. Zakarias Sanuari, MM menolak secara tegas adanya isu-isu lulusan atau izajah SMA menjadi guru disekolah dasar.

“Sekali lagi saya katakana  tidak benar ada ijazah SMA menjadi tenaga pendidik pada tingkat Sekolah Dasar. Pegawai yang diangkat dari tenaga honor K2 ijazah SMA, mereka ditempatkan di Sekolah Dasar status mereka bukan tenaga guru tetapi seorang ASN di bagian tata usaha. Jadi  tidak benar seorang ASN ijazah SMA ditempatkan menjadi guru,” katanya dalam rapat di ruang Setda pekan lalu.

  Ia mengakui bahwa di berbagai kampung pada tingkat Sekolah Dasar, ada pegawai yang tidak berprofesi sebagai guru kemudian memiliki ijazah SMA melakukan tugas guru untuk mengajar dan mendidik di sekolah. Hal itu mereka lakukan, karena di sekolah tempat tugas mereka mengabdi tenaga guru kurang sehingga Kepala Sekolah dan guru menawarkan agar pegawai turut membantu. “Ini sering terjadi, bisa saja permintaan Kepala Kampung, kepala sekolah dan guru. Menurut saya hal ini tidak bermasalah. Justru kita harus apresiasi karena seorang ASN yang bukan guru termotivasi untuk mengajar untuk membantu kekurangan guru,” ujarnya.

  Terkait disiplin guru yang masih rendah, kata Sanuari, instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus pro aktif turun ke sekolah-sekolah khususnya SD dan SMP.  Dikatakan, dinas jangan hanya menerima laporan saja sebaliknya turun ke lapangan untuk mendapat hasil yang jelas terkait disiplin guru. “Kalau dinas sudah memiliki data yang akurat tentang guru yang malas hingga berminggu-minggu tidak bertugas. Tentu dinas harus menegakkan aturan sesuai peraturan yang ada,”tandasnya.

  Ia pun mengharapkan para tenaga pendidik hendaknya melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien yaitu mengajar dan mendidik murid di sekolah.

  Sedangkan penerimaan Aparat Sipil Negara formasi tahun 2018, Sanuari dengan tegas mengatakan kapan formasi tersebut akan dibuka, tetapi belum ditetapkan waktunya. Pasalnya, penerimaan ASN masih menunggu terbitnya kebijakan Kemenpan sebagai tindak lanjut pertemuan Gubernur Papua dan Bupati/Walikota dengan Kemenpan beberapa waktu lalu.

  Khusus jumlah formasi kuota kabupaten kepulauan Yapen sebesar 300. Jumlah formasi yang lebih besar adalah bidang guru. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *