Kenaikan UMP 8,03 Persen untuk Papua Kurang

BINCANG-BINCANG-Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jayapura Djoni Naa, saat berbincang-bincang dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Adventus Edison, saat menghadiri Grand Opening RS Provita di APO Jayapura, Kamis (18/10). (FOTO : Priyadi/Cepos)

JAYAPURA – Terkait pembahasan kenaikan UMP 2019 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sebesar 8,03 persen, yang akan diumumkan di semua provinsi serentak pada 1 November, menurut Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua masih kurang untuk Papua.

Ketua SPSI Provinsi Papua Nur Haida mengatakan, penentuan UMP harus melalui survey pasar dan melihat kebutuhan layak hidup di Papua berapa. Untuk PP (Peraturan Pemerintah) 78 Tahun 2015 tentang pengupahan merupakan investasi nasional,  untuk investasi nasional penentuan UMP hanya 8,03 persen kenaikannya.

“Dengan kenaikan 8.03 persen di Papua apakah sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) artinya 8,03 persen untuk Papua kurang, akan tetapi kita semua harus melihat kembali pertimbangan-pertimbangan ke depan, apakah UMP di Papua akan sedikit dinaikan dari acuan PP 78 tersebut,” ungkap Nur Haida melalu telepon kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/10) kemarin.

Diakui Nur, dalam peraturan PP 78 Tahun 2015, tidak ada sangsi kalau pemberian UMP tidak mengacu pada PP 78 tersebut, tetapi formulanya mengikuti PP 78. Jika masuk pada hitung-hitungannya mungkin di Papua UMP akan lebih sedikit atau tetap akan ditentukan dalam sidang.

“Minimal kami inginkan di atas 8,03 persen walaupun hanya lebih sedikit. Kalau KHL dengan upah hanya segitu, sama saja tidak sejahtera, tapi kembali melihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut,” terangnya.

Ditegaskannya, dalam pemberian UMP perusahaan harus jujur. Jangan sampai perusahaan menyatakan dirinya tidak mampu tetapi tidak bisa memberikan bukti. Perusahaan harus memberikan bukti audit untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu.

“Pada prinsipnya SPSI menginginkan perusahan harus lebih jujur terbuka kepada semua pihak. Apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak memenuhi peraturan kenaikan UMP,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jayapura Djoni  Naa mengatakan, penetapan Upah Minuman Pekerja (UMP) dari Kementerian Ketenagakerjaan naik sebesar 8,03 persen, merupakan penjumlahan dari besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi 2019.

  Diungkapkan,  untuk di Provinsi Papua, saat ini belum ada SK yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP.,MH. Sehingga Pemkot Jayapura masih menunggu SK tersebut. Kemudian nantinya akan dilakukan sosialisasi kepada pemilik usaha dan perusahaan di Kota Jayapura.

  “Kami belum melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha terkait UMP yang baru ditetapkan di pusat. Kami ikuti Pemprov Papua dulu, karena harus ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Provinsi Papua,’’jelasnya.

   Menurutnya, dengan adanya kenaikan UMP 8,03 persen tahun 2019, jika dihitung untuk biaya hidup layak di Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura, memang belum bisa maksimal. Namun, kenaikan ini justru jika ia lihat UMP bisa menyamai dengan gaji ASN golongan II yang gajinya sama Rp 3 jutaan per/bulan.

  “Saya pikir orang lebih baik kerja di swasta dari pada jadi ASN, karena di swasta, orang masih bisa bebas untuk membuat usaha lainnya,’’tandasnya.(ana/dil/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *