Pemekaran Kabupaten Kembali Diaspirasikan

FIKTOR PALEMBANGAN/Cepos
Petrus Yapen dan kawan-kawan ketika mendatangi DPRD Biak Numfor menyampaikan aspirasi pembetukan daerah otonom baru, Rabu (17/10) kemarin.

BIAK-Aspirasi pemekaran kabupaten baru kembali digulirkan di Kabupaten Biak Numfor. Kini giliran perwakilan masyarakat dari Biak bagian timur Kabupaten Biak Numfor mendatangi DPRD Kabupaten Biak Numfor, Rabu (17/10) kemarin. Rombongan yang dipimpin oleh Petrus Yapen itu membawa berkas aspirasi pembentukan daerah otonom baru pembentukan kabupaten baru.

  Mereka mengaku membawa aspirasi dari masyarakat di empat distrik di wilayah timur Biak dan kepulauan yang menginginkan pembentukan satu kabupaten pemekaran baru. Dengan penyerahan aspirasi itu, maka diharapkan DPRD Kabupaten Biak Numfor menindaklanjutinya dalam pembahasan dan pengusulan ke pemerintah provinsi dan pusat.

  “Aspirasi masyarakat ini kami buat dalam bentuk satu berkas dan bawa ke DPRD Biak Numfor. Intinya meminta supaya beberapa distrik yang ada di wilayah timur Biak dan Kepulauan Padaido dimekarkan jadi satu kabupaten baru,” ujar Petrus Yapen yang bertindak sebagaikoordinator kepada wartawan di Sekretariat DPRD Biak Numfor.

  Diakui, bahwa untuk membentuk sebuah daerah otonom baru tentunya akan memperhatikan sejumlah pertimbangan, salah satunya jumlah distrik. Sementara di wilayah yang diusulkan itu hanya empat distrik. Namun bagi Petrus Yapen, penambahan satu distrik baru itu tidak sulit dan tinggal ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat.

  “Kalau syarat lainnya saya kira sudah memenuhi, tinggal distrik saja yang masih kurang satu dan saya kira kalau ada dukungan serius tentunya itu tidaklah sulit,” tandasnya.

   Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Biak Numfor Adolof Baransano menyatakan telah menerima aspirasi itu dan selanjutnya akan dibahas di tingkat komisi. Hanya saja, dia belum bisa memastikan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil pihaknya terkait dengan usulan pembentukan satu daerah otonom baru itu.

  “Kami sudah terima, dan saya kira apirasi itu menjadi hak setiap warga negara. Intinya kami akan tetap tindaklanjuti dan bahas ditingkat dewan, seperti apa kelanjutannya tentu saja akan memperhatikan hasil pembahasan nanti,” jelasnya.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *