JELANG PEMILU, AWAS MEDIA BUZZER!

Redaktur Senior  tabloidJubi.com  Dominggus Mampioper, Komisioner KPU Papua, Zandra Mambrasar, dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam kegiatan Bakti Untuk Negeri yang dilaksanakan di Hotel Horison Jayapura, Senin (15/10) kemarin.(FOTO : Gratianus Silas)

JAYAPURA- Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum Serentak 2019, secara khusus Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengimbau masyarakat luas, khususnya di Provinsi Papua, untuk mengantisipasi Media Buzzer.

Hal ini ia sampaikan usai menjadi narasumber pada kegiatan Bakti untuk Negeri, penguatan dan pemberdayaan ekosistem pers melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di seluruh provinsi di Indonesia, yang digelar di Hotel Horison Jayapura, Senin (15/10) kemarin.

“Yang harus diantisipasi adalah media-media yang tiba-tiba muncul dan dari sisi pemberitaannya itu diatur untuk kepentingan-kepentingan politik dari pada tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan sesaat, entah menjelang Pemilu atau sesaat setelah Pemilu, yang mana setelah itu menghilang. Hati-hati dengan media seperti ini yang kami sebut dengan Media Buzzer,” sebut Yosep Adi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/10) kemarin.

Dijelaskannya bahwa Media Buzzer bukan tidak mungkin akan muncul untuk mencampuradukkan antara media sosial dan media mainstream, sehingga seolah-olah tampilannya itu seperti media mainstream, meskipun kala diteliti lagi, media semacam ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki penanggungjawab media, dan lain sebagainya.

“Patut diketahui bahwa sumber hoax itu banyak beredar di media sosial, yang mana kemudian mengatasnamakan jurnalisme warga dengan menyebarluaskan informasi, meme, video, dan foto. Artinya, kalau ada informasi penting yang membingungkan, maka langkah pertama ialah cek media mainstream, seperti halnya media cetak, radio, televisi, serta media online—yang berbadan hukum,” tambahnya,

Terlebih kala informasi tersebut bersifat persuasif untuk melakukan aksi anarkisme dan lain sebagainya, maka masyarakat diharapkan tidak terpancing, sebaliknya, mengecek kebenaran informasi tersebut langsung ke aparat kepolisian.

“Dari sisi media mainstream, entah televisi, radio, media cetak, maupun online, dalam pemberitaan Pemilu, kita perlu menginformasikan seluruh hal yang berkaitan dengan persiapan, termasuk hak warga negara yang ikut serta dalam Pemilu tersebut,” sebutnya.

Namun, diharapkan agar tidak mengarahkan Pemilu ini dalam suasana rivalitas antar calon, terlebih calon yang di daerah, sebab, hal ini bukan tidak mungkin dapat  memperkeruh situasi. Demikian, disarankannya agar corong media ini diberikan bukannya kepada kontestan Pemilu, melainkan lebih kepada warga masyarakat.

“Praktek tentang jurnalisme damai itu harus dilihat kembali, tidak lagi meliput pemimpin yang bersaing, tetapi lebih kepada warga masyarakat yang mendapat dampak dari pada pemimpin yang dipilih dalam Pemilu. Demikian, pertarungan dalam Pemilu itu bukan lebih kepada para kandidat calon, melainkan pertarungan wacana yang dimulai dari keinginan publik terhadap masa depan politik dan terhadap para figur yang akan memimpin di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Di kesempatan serupa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam hal ini Komisioner KPU Papua, Zandra Mambrasar, yang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, pada dasarnya, mengharapkan keterlibatan pers dalam proses tahapan Pemilu 2019.

“KPU Papua mengharapkan keterlibatan pers untuk mengikuti semua tahapan Pemilu 2019, sehingga apa yang kita inginkan bersama dari pada keterbukaan dan transparansi Pemilu terhadap publik itu bisa terjadi. Keterlibatan media ini sangat penting sehingga apa yang kita sampaikan itu, masyarakat pun bisa tahu,” tutup Komisioner KPU Papua, Zandra Mambrasar. (gr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *