LAKIP di Lingkungan Pemprov Harus Ditingkatkan

Kepala Badan Pengembangan SDManusia Provinsi Papua, Zakharias Giay saat memberikan memasang tanda peserta sebagai tanda dibukanya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan LAKIP di Diklat Kotaraja, Senin (15/10). (FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA- Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, Zakharias Giay mengatakan bahwa OPD maupun instansi perlu meningkatkan pengetahuan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

  Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintahan Proivinsi Papua, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua (BPSDM) di Diklat Kotaraja, Senin (15/10).

“Kegiatan ini sesuai anjuran Gubernur Provinsi Papua sangat baik dan bermanfaat, terutama bagi OPD maupun instansi dalam menyusun laporan dan juga bisa mengetahui sejauh mana kinerja maupun pencapaian setiap daerah di Provinsi Papua,”ungkap Zakharias Giay kepada  Cenderawasih Pos usai kegiatan, Senin (15/10).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan tersebut yakni, pertama peserta harus memahami dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja. Kedua, memahami hal-hal teknis dalam menyusun LAKIP dan ketiga perjanjian kinerja sebagai wujud nyata meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur kemudian juga tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

“Dokumen perencanaan adalah bahan acuan dalam penyusunan LAKIP jadi konsisten dokumen perencanaan menjadi hal yang paling penting karena akan mempengaruhi pengukuran kinerja setiap tahun,”tuturnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Ni Made Karmiasih, SE.,MM mengatakan bahwa, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara yang membidangi perencanaan di masing- masing OPD. Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 15 Mei – 19 Oktober 2018 dengan diikuti oleh 30 orang peserta dari masing-masing dari SKPD di lingkungan Pemerintahan Proivinsi Papua.(kim/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *