Komnas HAM: Ada Oknum TNI Jual Beli Amunisi

Kepala Komnas HAM RI  Perwakilan Papua, Frits Ramandey. (FOTO: DOK CEPOS)

Frits Ramandey. (FOTO : Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) perwakilan Papua memberikan laporan menarik bahwa, ada keterlibatan oknum TNI dalam penjualan amunisi di beberapa daerah yang ada di Papua, salah satunya yakni di Kabupaten Mimika.

Hal ini disampaikan Kepala Sekertariat Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/10) kemarin.

Catatan Komnas HAM tersebut berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, dimana pada Senin (10/9) sebulan yang lalu seorang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan inisial  RW diamankan di Bandara Mozes Kilangin  lantaran kedapatan membawa sekira 155 butir amunisi aktif yang rencananya akan dibawa ke Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo.

“Dalam kasus amunisi ini, melibatkan oknum anggota TNI yang berinisial AY. Dimana yang bersangkutan dihubungkan dengan seseorang berinisial FW yang  identitasnya perlu didalami apakah dia masyarakat biasa, oknum anggota, atau anggota KNPB,” ucap Frits.

Frits mengatakan, FW membeli amunisi kepada oknum anggota TNI. Diketahuinya AY sebagai oknum TNI lantaran saat melakukan pertemuan AY kerap kali menggunakan seragam tentara, bahkan  keduanya sudah melakukan pertemuan beberapa kali.

“Dugaan saya, pertemuan keduanya bukan kali pertama namun sudah bebeberapa kali mereka melakukan transaksi jual beli amunisi kemungkinan 2 hingga 3 tahun terakhir,” kata Frits.

Di tempat yang lain kata Frits, Komnas HAM juga  menemukan sekira 77 butir amunisi yang berlokasi di Kabupaten Mimika. Yang diduga amunisi tersebut bersumber dari oknum TNI yang  ditemukan di kantor Sekertariat KNPB saat itu.

Menurut Frits, fenomena jual beli amunisi sangat mengancam nyawa manusia dan mengancam HAM orang lain. Kenapa demikian ? sebab 1 peluru bisa membunuh 1 nyawa manusia, apalagi peluru tersebut merupakan peluru tajam. Sehingga ini bisa dikategorikan sebaai kejahatan kemanusiaan, apalagi jika peluru tersebut untuk kepentingan  menembak.

“Peluru hanya bisa dimiliki oleh institusi Kepolisian, TNI dan orang lain yang memiliki ijin untuk  kepentingan olahraga  atau bela diri. Namun di luar dari itu, maka tidak bisa,” tegas Frits.

Menurut Frits, dari hasil investigasi yang telah dilakukan. Komnas HAM telah melaporkannya kepada Panglima  Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George  E Supit terkait keterlibatan oknum TNI, dan Panglima sendiri menyebutkan yang bersangkutan akan ditangkap.

“Tentu ini harus ditangkap, sebab jika dibiarkan bisa memberi ancaman serius. Tidak hanya kepada masyarakat sipil, melainkan ancaman bagi penyelenggara negara. Baik itu kepala kampung, pejabat kabupaten, dan mengancama nyawa aparat yang bertugas di wilayah papua,” paparnya.

Fritspun percaya bahwa Panglima Kodam XVII/Cenderawasih akan mencari yang bersangkutan dan memprosesnya, jika yang bersangkutan tidak bisa ditangkap maka sudah tentu akan menciderai negara. Karena itu, komnas HAM mendesak panglima Kodam/XVII Cenderawasih segera mencari yang bersangkutan untuk diproses, dan jika melarikan diri harus dikerahkan  seluruh kekuatan TNI untuk mencari yang bersangkutan.

“Sangat memalukan  jika TNI tidak bisa menangkap yang bersangkutan, sebab dengan penangkapan tersebut bisa memutus mata rantai sindikat jual beli amunisi di Papua,” kata Frits.

Diduga peluru tersebut buatan Indonesia,  bahkan dari catatan Komnas HAM lebih dari 100 pucuk senjata aktif yang telah beredar di Papua. Baik itu rampasan, rakitan ataupun pembelian.

Yang perlu dikhawatirkan kata Frits, ketika orang sipil tidak terlatih memegang senjata maka dia akan mengintimidasi masyarakat sipil yang lain, akan melakukan ancaman-ancman terhadap masyarakat sipil lainnya, dan ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

“Pelanggaran HAM itu bukan hanya persoalan ditembak mati, namun ketika dia mengintimidasi, mengambil hak oang lain, melakukan  kekerasan maka itu  dikategorikan  sebagai pelanggaran HAM,” jelasnya.

Fritspun meminta agar Kodam secara selektif selektif melakukan pengawasan terhadap anggota- anggota yang  memegang senjata dan peluru harus ada supervisi penggunaannya untuk apa.

Sementara itu, Panglima  Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George  E Supit tak memungkiri keterlibatan oknum anggotanya tersebut.

“Iya memang ada oknum TNI yang nakal,” ucap Supit melalui telfon selulernya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya, Kamis (11/10) kemarin.

AY kata Panglima merupakan anggota di Batalyon Timika yang saat ini sudah melarikan diri pasca penggerebekan yang dilakukan di Markas KNPB yang ada di Mimika beberapa bulan yang lalu.

“Kami akan proses, cuman yang bersangkutan ini sudah lari dari satuan. Kemungkinan dia sudah jalan sama Organisasi Papua Merdeka,” ucap Supit.

Pemecatan terhadap oknum yang bersangkutanpun akan dilakukan kata Supit, sebab satu amunisi saja berat apalagi banyak amunisi. Oknum tersebut kata Supit belum dilakukan pemeriksaan, sebab telah melarikan diri sari satuan. (fia).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *