Kapendam: Keliru Soal Gencatan Senjata.

Kolonel Inf Muhammad Aidi. (FOTO : Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menilai sebuah kekeliuran yang disampaikan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Neles Tebay yang menyebutkan untuk menghentikan konflik (Konflik vertical-red) di Papua, maka diperlukan gencatan senjata antara TNI-Polri dengan TPN atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Dimana Neles Tebay meminta agar TNI-Polri dan KKSB sama-sama meletakkan senjata agar bisa berdamai dan saling berangkulan.

“Saya pikir ini cara berpikir yang sangat keliru,  bagaimana mungkin Negara dalam hal ini TNI-Polri dituntut melaksanakan gencatan senjata dengan pemberontak yang telah melakukan serangkaian aksi kekerasan,” ucap Aidi sebagaimana rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Kamis (11/10) kemarin.

Aidi justru mempertanyakan keberadaan Neles Tebay ketika KKSB malaksanakan serangkaian aksi kekerasan seperti penyanderaan ribuan warga sipil di Tembagapura, pembakaran fasilitas umum, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap guru sukarelawan di Arwanop, penembakan terhadap pesawat sipil dan pembantaian terhadap warga bahkan anak kecil di Nduga, pembantaian terhadap pekerja jalan di Mugi, penembakan terhadap aparat keamanan TNI-Polri di Puncak Jaya  serta kekerasan lainnya yang terjadi di papua.

  “ Kenapa giliran sekarang aparat keamanan sedang melaksanakan penegakkan hukum guna menjamin kepastian dan kewibawaan hukum di Negara berdaulat NKRI ini, tiba-tiba yang bersangkutan muncul dan minta aparat keamanan meletakkan senjata ?,” tanya Aidi.

  Menurut Aidi, TNI-Polri selaku alat negara yang sah menurut UU wajib dipersenjatai. Tetapi sekelompok orang mengangkat senjata secara illegal, apalagi untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan serta tindakan kekerasan terhadap negara yang berdaulat tidak dibenarkan oleh hukum manapun di seluruh dunia.

  “ Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang tinggal diam atau membiarkan bila di negaranya terjadi tindakan kekerasan, pemberontakan atau perlawanan terhadap Negara, termasuk Negara Vanuatu dan Solomon yang suka koar-koar mendukung pemberontak di Indonesia,” paparnya.

   Dikatakan, bila Neles Tebay menginginkan konflik vertikal di Papua berakhir. Maka seharusnya yang bersangkutan menghimbau  saudara-saudara kita yang masih berseberangan menyerahkan diri dan senjatanya kepada pihak berwajib, karena perbuatan dan tindakan mereka nyata-nyata melanggar hukum.

  Kehadiran TNI-Polri kata Aidi, bukan untuk memusuhi rakyat. Justru KKSBlah yang menyatakan permusuhan dan melakukan perlawanaka terhadap Negara yang berdaulat.

“Soal perdamaian dengan KKSB, TNI-Polri selalu membuka tangan selebar-lebarnya bila mereka dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri berikut senjatanya kepada pihak yang berwajib. Kami jamin keamanan dan keselamatannya,” ucap Aidi.

Sebagaimana kata Aidi,  di beberapa Wilayah ada yang telah menyerahkan diri beserta senjatanya  bergabung ke NKRI seperti pada Maret 2017 di Puncak anggota TPN/OPM pimpinnan Utarenggen Telenggen beserta 155 orang sinpatisannya,  Desember di wilayah Tinggi nambut Puncak Jaya kelompok TPN/OPM pimpinan Wanis Tabuni bersama 277 simpatisannya juga turun gunung dan menyerahkan diri. Agustus 2017 di wilayah Yapen waropen kelompok TPN/OPM pimpinan Corinus bersama 377 militan dan simpatisannya serta menyerahkan 30 pucuk senjata api dan campuran serta sejumlah munisi dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, (cepos 8/10)  DR. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), dan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur di Abepura menyampaikan pemikirannya bahwa agar tidak terjadi konflik bersenjata , pihak TNI-Polri dan TNP, perlu duduk bersama, meletakan senjata.

“ Gencatan senjata ini, menurut saya, sangat diperlukan pada saat ini untuk menghentikan rantai kekerasan yang sudah dan sedang berlangsung sejak tahun 1963 hingga kini dan menciptakan perdamaian di seluruh tanah Papua,” ujarnya melalui press release kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

  Gencatan senjata akan membuka ruang dan kesempatan bagi pihak TNI-POLRI dan TPN untuk bertemu, dan dapat saling memandang satu sama lain sebagai sesama sahabat, sesama manusia, dan sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Kedua belah pihak tidak  bermusuhan satu sama lain sehingga dengan rela dapat meletakkan senjatanya, saling merangkul satu sama lain, bergandeng tangan, dan bekerjasama membangun perdamaian di tanah Papua.  Gencatan senjata bahkan akan memungkinkan TNI-POLRI dan TPN yang sebelumnya bermusuhan untuk dapat berolahraga bersama dengan nyaman.(fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *