Banyak Kepala Kampung Tak Paham Kelola Dana Desa

JAYAPURA – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Donatus Mote mengakui bahwa hingga  kini masih banyak kepala kampung yang tak paham bagaimana mengelola dana desa. Ini diperparah dengan tenaga pendamping yang tak mau turun ke kampung memberikan pendampingan. Alhasil uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini hanya terbuang di kabupaten.

   Kata Mote hal ini bukan hal baru melainkan kondisi yang tengah terjadi saat ini. Pihaknya seniri terus mengingatkan untuk tidak meleng dalam mengelola dana kampung karena tak sedikit yang sudah berurusan dengan pihak kepolisian.
  “Kondisi seperti ini yang sedang terjadi khususnya daerah yang terisolir. Laporan atau perencanaan semua dibuat di kabupaten dan pendamping tidak tahu kondisi di desa seperti apa. Kepala kampung yang juga sudah terbius dengan besaran uang akhirnya ikut-ikutan membuat program di kabupaten terima uang dan tak pulang. Ada yang seperti ini,” kata Mote menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Grand Abe Hotel, Rabu (10/10) kemarin.

  Mote tak hanya berkomentar, tapi ia membuktikan ketika belum lama ini turun langsung ke dua distrik di Merauke. Dua distrik terjauh tersebut adalah Distrik Waan dan Distrik Wanam. Disini pengelolaan dana kampungnya sangat parah. Pertama karena tenaga pendamping tidak berangkat ke kampung dan kepala kampung juga lebih senang di kabupaten.

  “Dan karena lapar kepala kampung iapun meminjam uang kepada orang dengan besaran Rp 10 juta, namun uang yang dikembalikan bunganya sangat besar sampai Rp 51 juta. Jadi ada orang memanfaatkan situasi ini waktu pengembaliannya hanya sekitar 2 bulan,” cerita Mote.

  Kata Mote seharusnya kepala kampung dan tenaga pendamping memahami apa yang menjadi mimpi masyarakat di kampung. Pembangunan harus bermulai dari kampung dan uang berputar dari kampung sehingga tidak akan kemana-mana.

  “Harusnya seperti itu, tapi yang terjadi uang tidak pernah sampai di kampung dan saya mau katakan bahwa di Papua justru kebanyakan seperti ini. Cobalah berfikir pakai hati nurani bahwa uang  tersebut haknya rakyat yang dirasakan lewat pembangunan, bukan justru digunakan untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *