Tidak Optimal, Sejumlah Perda PAD Bakal Direvitalisasi

Plt. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., bersalaman  salah satu orang tua peserta pelatihan tenaga kerja di aula Disnaker Kabupaten Biak Numfor,  minggu lalu. (FOTO: Fiktor Palembangan/Cenderawasih Pos)

BIAK-Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Biak Numfor nampaknya sudah banyak tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan melihat kondisi saat ini. Terkait dengan itu maka sejumlah Perda yang sudah lama dan tidak optimal lagi diterapkan akan direvitalisasi ulang.

Revitalisasi yang dimaksud itu lebih banyak fokus pada Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diupayakan revitalisasi Perda PAD itu juga akan masuk dalam agenda pembahasan sidang non APBD tahun 2018 di DPRD Kabupaten Biak Numfor diakhir tahun 2018 ini. Dengan begitu, maka hasil revitalisasi Perda PAD itu sudah mulai optimal diberlakukan diawal tahun 2019 mendatang.

 “Memang sudah banyak Perda yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, dan kami akan memberikan perhatian serius terhadap revitalisasi Perda tentang PAD. Ya, ini penting supaya PAD kita ke depan meningkat dan tidak terjadi kebocoran di mana-mana,” kata Plt. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd., belum lama ini.

Revitalisasi atau evaluasi sejumlah Perda itu, misalnya dari Perda pajak retribusi. Mulai dari instansi pemungut dan penerima, tarif Perda dan sejumlah lainnya harus dievalusi. “Intinya bagaimana membentuk Perusda menjadi pilar pembangunan lokal sekaligus juga menjadi sumber pendapatan yang tidak memberatkan masyarakat dengan pajak ataupun retribusi,” tuturnya.

 Tentang sidang non APBD (pembahasan Raperda), Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor juga telah menyiapkan sejumlah materi dan tinggal dikoordinasikan ke pihak DPRD Biak Numfor untuk dibahas.

Diharapkan, sejumlah Raperda yang nantinya akan ditetapkan jadi Perda menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pendapatan dan membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Perda tentunya tidak sekedar dibuat begitu saja, namun bagaimana supaya bisa diimplementasikan khususnya lagi dalam hal mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk membantu meningkatkan sumber-sumber pendapatan bagi daerah yang tentunya hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat melalui sejumlah program pembangunan,” ujarnya.(itb/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *