Pemerintah Bentuk Tim Emergency Respon

Wakil Gubernur Provinsi Papua Klement Tinal saat berbincang dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal usai pertemuan Forkopimda di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (9/10) kemarin.(FOTO : Elfira/Cepos)

JAYAPURA- Melihat situasi yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua,  seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya dan Puncak Jaya dan terakhir di Tolikara. Pemerintah Provinsi akan membentuk Tim Emergency Respon  untuk menangani konflik yang terjadi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klement Tinal usai pertemuan Forkopimda di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (9/10) kemarin.

Tim ini akan melibatkan unsur Forkopimda, tokoh agama maupun masyarakat guna mengobati dan mecegah timbulnya konflik antar masyarakat di wilayah setempat.

Dikatakan,  pembentukan Tim Emergency Respon akan diatur dalam peraturan gubernur, sehingga kedepannya pemerintah provinsi pun dapat ambil bagian dalam penanganan konflik yang terjadi.

“ Selama ini pemerintah provinsi pasif dalam penanganan konflik di Papua, semoga dengan pembentukan tim yang melibatkan unsur Forkopimda dan para Tokoh Agama maupun masyarakat, pemeritah provinsi bisa hadirl,” ucap Klemen.

“Kesanya selama ini warga menganggap  Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hadir, padahal penguasa daerah itu bupati, walikota. Supaya secara adminisitrasi baik, maka kita bikin pergub untuk pembentukan tim ini agar kita juga bisa hadir,” sambung Klemen.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin mengapresiasi respon positif dari Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda dengan membentuk Tim Emergency Respon untuk menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah setempat,

“Polri dan TNI hanya bisa menghentikan sementara konflik, namun untuk menghilangkan konflik secara permanent harus diselesaikan akar masalahnya oleh semua pihak,” ucapnya.

Kendati penangana konflik merupakan rana pihak Polri yang diback up TNI, tapi tidak salah apabila pemerintah hadir untuk membantu dan ini merupakan upaya yang sangat baik oleh pemerintah provinsi Papua.

“Kami dari aparat hanya menyelesaikan tapi untuk tidak berlarut-larut konflik ya butuh peran serta dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, baik dari pemuka agama, pemuda dan para tokoh masyarakat lainnya,” pungkasnya. (fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *