Jika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dibiayai APBN, Negara akan Kesulitan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan apabila bencana semua rehabilitasi dan rekonstruksi dibiayai APBN maka negara akan kesulitan. “Bencana terbesar tsunami Aceh kita berterima kasih tanpa keterlibatan UN dan World Bank maka bencana di Aceh tidak bisa diselesaikan secara baik seperti sekarang. Penyelesaian bencana Aceh mendapatkan penghargaan salah satu yang terbaik dari PBB penghargaan, Indonesia memiliki pengalaman yang panjang dari bencana,” imbuhnya.

 

Dia mencontohkan untuk bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah total kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,06 triliun hingga Rp 2,4 triliun. “Sulteng ada 2 ribu sekolah hancur, jembatan bangunan pemerintah hancur ada 60 ribu rumah yang harus direkonstruksi. Perlu anggaran yang besar, untuk mengurangi itu maka bicarakan solusi yang terhadap aset negara maupun masyarakat,” ungkapnya.

 

Alternate Vice Minister of Finance of Japan Yoto Ono mengatakan ada beberapa pendekatan guna menghadapi bencana salah satunya adalah fiskal dan infrastruktur. “Infrastruktur yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap bencana bisa menghemat biaya. Kualitas bukan suatu kemewahan, harus ada upaya kebijakan untuk implementasi,” urainya dalam ajang tersebut. Selain, itu ia juga mengatakan jika perusahaan asuransi di Jepang menyediakan asuransi seismik kepada masyarakat.

 

Bukan hanya gempa bumi tetapi juga letusan gunung berapi sehingga tidak memberikan tekanan kepada pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) merupakan upaya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani pembiayaan terhadap bencana. “Jadi kita kolaborasi menangani anggaran pendanaan tadi dari nasional budget, lokal budget dan juga NGO serta swasta termasuk juga pendanaan internasional,” imbuhnya. Kedua, untuk menutupi pembiayaan pemerintah juga masih mempertimbangkan bukan hanya pembagian dananya saja tetapi juga resiko bencananya.

 

Digagasnya pembiayaan tersebut agar ketika terjadi bencana pemerintah bisa meminimalisir dana. Sehingga, tidak terlalu membebani APBN. “Inikan termasuk aset management-nya ini kalau enggak diasuransikan repot. Nah, kita minta supaya ada hak-hak asuransi itu harus ada yang menanggung juga. Ini supaya tidak terlalu mahal ini untuk meminimalisir resiko,” urainya.(vir/rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *