Butuh Inovasi Untuk Membangun Kampung 

Gamel/Cepos
TANDA TANGAN MoU – Para kepala dinas di seluruh kabupaten melakukan penandatanganan MoU  TIK (Tim Inovasi Desa) untuk Program Inovasi Desa (PID) di Grand Abe Hotel, Rabu (10/10) kemain.

JAYAPURA – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Donatus Mote mengingatkan agar perangkat pemerintahan di tingkat kampung bisa berinovasi dalam pembangunan. Sekalipun tak bisa berjalan sendiri paling tidak ada usulan yang dinaikkan yang memiliki nilai plus dan berkelanjutan. Program pembangunan di kampung kata Mote harus disesusikan dengan kearifan local.

  Melihat kelebihan dan keunggulan daerah untuk selanjutnya dikelola dan dijual. Hal tersebut ditekankan Mote dalam kegiatan sosialisasi penyedia peningkatan kapasitas teknis desa (P2KTD) tingkat provinsi dan Rakor PID se Papua di Grand Abe Hotel, Rabu (10/10).

   “Contoh membangun sarana prasarana olahraga semua bisa tapi ada daerah yang sulit sehingga harus dibarengi dengan inovasi. Contoh dulu Flores itu tandus dan penghasil jagung. Namun kini tidak, mereka menghasilkan padi. Mereka keruk semua karang kemudian mengisi dengan tanah dan siram dengan air. Begitu juga dengan Jogya, disana ada kolam yang diolah sedemikian rupa sehingga sangat cantik dan mendatangkan PAD yang sulit kita samai. Bayangkan saja tiap bulan mereka dapat Rp 8 miliar, itu berkat inovasi tadi,” beber Mote.

Inovasi inilah yang ingin ditanamkan di tiap kampung yang harus dibarengi dengan komitmen. Hanya saja kata Mote selama ini masyarakat di kampung kesannya hanya membutuhkan uang dan uang. Tak pernah berpikir uang ini akan menghasilkan apa yang lebih besar.

   “Nah, harapan kami program inovasi desa ini akan mengelola SDA dan menghasilkan yang lebih bermanfaat serta berkelanjutan. Tak hanya satu generasi tapi sampai anak cucu. Makanya kami mengajak Kepala Dinas Perindustrian, Bapedda, Kadinas PU, Kadisperindagkop, Kadinas Kesehatan dan Kadinas BPMK. “Bapedda kami ajak agar jika ada SKPD meminta dibangunkan ini itu maka Bapedda bisa langsung merespon,” tambahnya.

  Selain itu, Mote berharap kantor BPMK di kabupaten ini menjadi sentral informasi ke tiap kampung. Setiap dinas ingin datang ke kampung atau distrik mereka sudah mendapat data yang konkret tentang apa yang dibutuhkan di kampung atau distrik.

  “Misalnya Dinas Kesehatan ingin melakukan kegiatan, mereka sudah dapat data berapa banyak warga dengan penyakit yang mendominasi lalu berapa banyak balita termasuk ibu hamil dan lainnya. Semua didapat di kantor BMPK ini sehingga ketika mereka turun sudah tepat apa yang mau dilakukan,” harap Mote.

  Ini diminta bisa dilakukan di tiap kabupaten sehingga kepala daerah juga harus peduli dan kepala dinasnya mengawal. “Kalau ini dilakukan saya pikir pembangunan yang bersinergi ini akan mempercepat pengembangan kampung. Tapi sekali lagi gagasan itu harus lahir dari bawah. Mengharap dana desa saja tak hanya cukup, sehingga SKPD perlu turun dan membantu. Misal Dinas Pertanian menggarap lahan lalu hasilnya Disperindag yang mengeksekusi mencarikan pasarnya,” pungkas Mote. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *