Pemkab Instruksikan Dana Kampung Dipotong 200 Juta

Denny/ Cepos
Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo, SH,MH

Untuk Modal Awal dalam Pembangunan BUMK

WAMENA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya mengeluarkan satu rekomendasi kepada kepala kampung untuk memotong dana desa (kampung) yang diterima sebesar Rp 200 juta untuk modal awal atau saham kampung dalam pembangunan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dikelola oleh kampung dan Rumah Pemberdayaan Indonesia.

Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo mengakui, pemotongan Rp 200 juta itu merupakan intruksi dari dirinya agar semua kampung di Jayawijaya bisa menginvestasikan sahamnya kepada BUMK. Dikatakan,  perlu ada pemikiran yang baik atau bisa dikembangkan dalam bentuk usaha dan tidak habis untuk dibagi –bagi.

“Uang Rp 200 juta adalah uang kampung, tetapi kita intervensi program ini agar mereka menyimpan uangnya dalam BUMK,”ungkapnya saat ditemui di Kantor Bupati Jayawijaya, Sabtu, (6/10).

Bupati Wetipo memastikan, anggaran Rp 200 juta yang diambil dari kampung itu bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai investasi awal dari kampung agar BUMK ini kedepan bisa berjalan.

“Ini sama seperti Pemkab Jayawijaya menginvestasikan sahamnya kepada Bank Papua, tiap tahun itu terus didorong agar bisa mendapat devidennya, ini sama BUMK mengolola uang masyarakat itu agar keuntungannya bisa dibagi lagi ke kampung yang berinvestasi,”bebernya.

Bupati mencontohkan, apabila BUMK mendapat keuntungan dari pengelolaan dana desa yang diinvestasi kampung sebesar Rp 10 mliar maka mungkin akan dibagikan kepada kampung yang berinvestasi itu sebesar Rp 50 juta dan ini akan tetap bergulir terus.

“Lewat BUMK ini coba kita ciptakan jika dana Rp 1 miliar dari dana desa itu ada bekasnya atau bisa dilihat penggunaannya sehingga bentuk fisiknya juga ada, ini yang kita mau dorong agar mereka perekonomian masyarakat sehingga harus ada konsultan,”jelasnya.

Dalam aturan dari pemotongan Rp 200 juta dari dana desa, kata Bupati Jayawijaya, aturannya sangat memungkinkan untuk pemerintah melakukan hal itu, jangankan hanya Rp 200 juta, Rp 700 juta juga bisa, karena ini untuk kepentingan kempung secara menyeluruh dan bukan kepentingan Pemkab Jayawijaya.

“ Saya tegaskan berbahaya jika dana desa Rp 1 miliar dicairkan lalu dibagi –bagikan begitu saja, lebih baik dana ini dipotong untuk kepentingan kampung, ini modal yang akan berputar untuk kampung,”kata Wempi Wetipo.

Ia menambahkan, setelah Pemkab Jayawijaya melakukan konsultasi dengan Kementrian Desa Tertinggal, maka sangat dimungkinkan melakukan pemotongan anggaran itu untuk pemberdayaan masyarakat kampung. (jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *