175 KPK Puncak Jaya Ajukan Gugatan di PTUN

Terkait Pergantian Mereka yang Dinilai Tidak Sesuai Aturan

JAYAPURA-Pergantian 175  Kepala Pemerintahan Kampung (KPK) di Kabupaten Puncak Jaya yang dinilai tidak sesuai undang-undang (UU) tampaknya sudah bergulir di PTUN Jayapura.

Gugatan tersebut dilakukan karena 175 kepala kampung diganti tidak berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang pergantian kepala kampung.

Anggota DPRD Puncak Jaya, Usman Telengem mengatakan, masyarakat dan kepala kampung merasa ada ketidakadilan terkait pergantian mereka, sehingga mereka mengajukan  gugatan ke PTUN Jayapura.

“Kami sebagai DPRD siap mendukung PTUN Jayapura dalam menangani masalah ini,  kami kecewa, Bupati Puncak Jaya tidak ikuti prosedur dalam pergantian kepala kampung,”katanya di Jayapura, Minggu, (7/10).

Sementara itu, Tokoh Pemuda Lekas Telengen mengatakan, pergantian para kepala kampung secara sepihak tidak tepat, karena masa jabatan 175 kepala kampung ini berakhir Tahun 2021, namun kenapa tiba-tiba diganti dengan cara penunjukan.

“Kami nilai tidak sesuai UU No 6 Tahun 2014, makanya kami meminta keadilan,”bebernya.

Di tempat yang sama, intelektual Puncak Jaya  yang tidak menyebutkan namanya  sangat menyayangkan sikap bupati Puncak Jaya yang tidak mengikuti prosedur dalam memilih kepala kampung.

“Sebagai anak intelektual, saya kecewa karena keluarga kami banyak yang korban akibat penganiyaan kepala kampung,”ungkapnya.

Menurutnya, sesuai UU No 6 2014, harus melakukan pembentukan tim oleh pemerintah dan sosialisasi, pergantian harus dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat.”Masa jabatan mereka yang sesuai undang – undang  No 6 Tahun 2014 dan akan berakhir 2021,”jelasnya.

Selain itu, ia menyayangkan tindakan bupati tersebut telah mengakibatkan konflik antara masyarakat, sehingga menghambat proses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan dan lainnya.

“Sampai saat ini sudah ada sekitar 11 orang yang meninggal akibat perang dan salah satunya kepala kampung yang nelakukan gugatan juga meninggal, kami minta gereja, pemerintah dan masyarakat menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.(oel/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *