Pikirkan Lagi Rasionalisasi Dana Otsus

Gamel/Cepos
Mukri Hamadi

JAYAPURA-Wacana yang muncul di Pemerintah Provinsi saat ini terkait rencana pengurangan dana Otsus untuk kabupaten/kota guna mendukung PON tahun 2020 mendapat catatan dari Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi. Ia menyebut perlu banyak pertimbangan untuk merealisasikan pengurangan dana tersebut.

  Pertama ia melihat rasionalisasi dana Otsus untuk kabupaten/kota mendahului pembahasan APBD provinsi dan ini penting untuk dikritisi. Mukri menyebut bila keputusan tersebut diambil maka akan terkesan buru-buru dan prematur. “Perlu dikritisi karena kami juga memberi masukan. Pertama, Kota Jayapura dihuni 413.000 penduduk dengan jumlah orang Papua sekitar 242.000.

  Dana Otsus di Kota Jayapura Rp 138 miliar yang sudah include dengan pendampingan baik Prospek atau KPS. Dari jumlah ini yang murni dikelola hanya Rp 95 miliar, jadi jika tetap dikurangi maka akan ada banyak dampaknya,” kata Mukri di ruang kerjanya, Kamis (4/10) kemarin. Ia menyinggung Otsus hadir untuk empat peruntukan. Pertama infrastruktur, pendikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.

  Yang menjadi pertanyaan adalah PON sendiri masuk dimana?. “Sementara dana Otsus ini diambil untuk menutup PON, sehingga kami lihat ini yang disebut prematur. Bila dihitung lagi dari Rp 138 miliar tarohlah diambil 50 persen artinya ada hanya tersisa Rp 69 miliar lalu sisanya ada 69 yang lost dari APBD 2018 akan kita tutup dari mana? sebab yang bisa diubah-ubah hanya DAU, PAD dan DID,” tambahnya.

  “Ketika kita kurangi lagi maka ada beban lain dan bagaimana mengaturnya. Bisa saja 242.000 orang asli Papua akan menjadi korban atau bila setengahnya artinya ada 121.000 jiwa orang Papua yang haknya terganggu,” sindir Mukri.

  Apalagi pihaknya mendengar jika Kota Jayapura akan menggelar 26 Cabang Olahraga yang ternyata belum bisa dipastikan juga. Karenanya DPRD akan memanggil KONI dan Dispora Kota Jayapura untuk menjelaskan  apa saja yang akan disiapkan.

  Mukri lantas  mempertanyakan bahwa untuk memperkuat pembangunan infrastruktur PON mengapa tidak mengambil dari dana Prospek, mengingat saat ini sudah ada dana desa. “Mengapa mengambil dari kabupaten/kota yang selama ini kurang. Kami selalu bertanya mengapa dana untuk Kota Jayapura tak naik-naik, sementara yang diterima provinsi selalu naik. Belum lagi ini bisa saja diterapkan selama 2 tahun, artinya siapa yang akan menjawab ke masyarakat soal menurunnya pelayanan sebab masyarakat pasti akan bertanya ke Pemkot, bukan ke provinsi,” sindirnya.

   Selain itu pihaknya tidak melihat ada upaya rasionalisasi darti OPD dulu. Mukri berpendapat bahwa pengurangan ini, sebaiknya dilakukan bertahap, mulai dari Gerbangmas, lalu dari Papua sehat dan Prospek. Selain itu bisa diambil dari 20 persen dana Otsus yang dikelola provinsi.       “Jangan langsung turun ke kabupaten/kota. Kebutuhan kabupaten/kota cukup besar bahkan menurut kami selalu menjadi persoalan, sebab kami tak mampu menutupi kekurangan. sudah tidak mampu dikurangi lagi. Kalau pemprov mau mengurangi anggaran kabupaten/kota, pemprov juga perlu sebut berapa yang mereka kurangi sendiri,” pungkasnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *