Dana Pemeliharaan Pendeteksi Gempa Dipangkas Pusat

  Sementara itu, Kasubid Pengumpulan dan Penyebaran Data BMKG Papua, Heri Purnomo, S.Si mengakui bahwa sejauh ini kendala yang dialami oleh BMKG Papua adalah anggaran untuk perawatan terhadap pemeliharaan yang dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 16 sensor pendeteksi gempa yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat karena sudah tidak dianggarkan lagi oleh pemerintah pusat.

  “Kendala kami adalah anggaran khusus pemeliharaan dan perawatan yang sudah dipangkas oleh pusat, sehingga pemeliharaan terhadap sensor yang ada sangat tidak efektif, ditambah lagi kondisi  geografis di Papua yang kurang mendukung,” kata Heri.

   Padahal di satu sisi, sensor–sensor tersebut sangat diharapkan aktif semua, supaya data yang diterima dari semua sensor yang ada juga semakin valid dan actual. Dimana Papua ini merupakan wilayah yang rawan gempa karena diapit oleh dua patahan lempeng dunia yakni, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Ditambah lagi 17 patahan yang besar yang melintasi Papua dengan sejumlah patahan-patahan lokal yang tidak kalah banyaknya.

  “Jadi alat pendeteksi yang prima tentu sangat diharapkan untuk bisa memonitor semua kejadian yang berkaitan dengan gempa bumi,” imbuhnya.

   Pihaknya juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Provinisi Papua dan Papua Barat untuk mendorong dan mendukung BMKG Wilayah V Papua, misalnya dalam hal perawatan dan pemeliharaan dari 16 sensor pendeteksi gempa bumi yang ada di wilayah Papua.

“Kami sangat berharap bantuan dan dukungan pemerintrah daerah untuk mengefektifkan kerja BMKG wilayah Papua dalam menangani gempa bumi,”tutupnya.(kim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *