DPRD Yahukimo Bantah Keluarkan Izin Eksplorasi

Sekretaris Pansus Ilegal Mining DPRD Yahukimo, Yoel  Itlay (empat dari kanan) bersama beberapa anggota Pansus lainnya ketika memberikan keterangan pers mengenai informasi terkait penambangan emas ilegal di Yahukimo di Grand Abe Hotel, 

JAYAPURA–Pansus Ilegal Mining DPRD Yahukimo angkat suara terkait masih beroperasinya penambangan emas ilegal di Kabupaten Yahukimo. Pertama Pansus menepis isu yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut jika DPRD atau pemerintah daerah mengeluarkan izin untuk melakukan eksplorasi. Ini dikatakan isu murahan yang sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk melemahkan perjuangan DPRD dalam melahirkan regulasi pertambangan.

Lainnya adalah Pansus Ilegal Minning meminta agar semua pihak menahan diri, dan menghormati proses yang sedang dilakukan.

Pasalnya saat ini sudah ada kelompok yang nyata-nyata menolak adanya penambangan apalagi yang dilakukan oleh penduduk yang bukan dari Yahukimo. Ini dikatakan rawan melahirkan konflik horizontal.

“Setelah kembali dari Samboga Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo kami menyimpulkan bahwa aktifitas penambangan masih dilakukan dan ini berbahaya. Kemari nada beberapa kali kejadian pencegatan oleh kelompok masyarakat yang menolak. Jika terus berkembang bisa melahirkan konflik,” kata Yoel Itlay, Sekretaris Tim Pansus DPRD di Grand Abe Hotel, Jumat (28/9). Yoel yang didampingi beberapa anggota Pansus yakni Bernard Togolo, Thomas  Bahabol, Toni Uk, Neles Yando dan Anis Pahabol.

    Pihaknya juga melakukan kunjungan ke Pegunungan Bintang dan Timika maupun Nabire untuk melihat persoalan tambang di tiga kabupaten ini dan ternyata kondisinya sama. Tiga kabupaten di ini juga mengalami persoalan penambangan.

“Jadi kami pertegas bahwa DPRD maupun eksekutif tak pernah memberikan ijin kepada penambang siapapun. Jadi informasi tersebut tidak benar. Pansus saat ini sudah mengeluarkna himbauan 3 kali untuk menghormati pemilik ulayat dan jangan dulu menambang. Tunggu sampai semua klir,” pintanya diiyakan yang lain. Lalu masyarakat dari luar terutama Nabire dan Timika jangan datang dan akhirnya semakin memperkeruh persoalan.

Toni Huk mempertegas Pansus atau DPRD tidak mungkin memberi izin. Dan ia setuju agar warga yang mau mendulang sebaiknya  tidak dilakukan karena situasi daerah juga sedang dalam penerimaan ASAN. Jangan sampai wajah baru ini dianggap ini mendaftardan terjadi gesekan. Neles Yando, Thomas Bahabol, dan Anis Bahabol juga mengeluarkan pernyataan sama bahwa tak benar ada ijin yang dikeluarkan pemerintah. Yang dikhawatirkan adalah saat ini pendulang sudah mencapai ribuan dan diyakini menggunakan cairan berbahaya (Mercuri).

Kata Yoel ada 9  pengusaha yang terus mendatangkan pendulang beserta peralatanya. Para pengusaha ini juga yang memobilisasi menggunakan heli. Pihak Pansus cemas jika masih bersikeras beroperasi maka akan terjadi sesuatu.  Lokasi penambangan emas ini sendiri dilakukan sejak tahun 2017 lalu dengan lokasi Distrik Seradala, Suntamon, Bomela dan Langda. “Kalau dibilang izin sudah dikantongi sejak tahun 2012 itu juga sudah dihentikan jadi tak ada ijin semuanya,” pungkas Toni. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *