Biarkan Polri Bekerja, Keluarga Harus Ikuti Aturan Hukum

Ketua DPD Gercin Papua, Abert Ali Kabiay, Sekertaris  Saniel Ovide, Wakil Ketua, I Jimmy Hamadi dan Melky Yoku saat memberikan keterangan persnya di Jayapura, Kamis (27/9). (FOTO: Elfira/Cepos)

Terkait Amunisi, Polisi tak Mungkin Menangkap Jika Tidak Cukup Bukti

JAYAPURA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin) Provinsi Papua mendukung penuh tindakan yang diambil Polda Papua, atas proses hukum terhadap kedua tersangka dengan inisial SM dan JFS yang diamankan atas kepemilikan amunisi pada Agustus lalu.

  Ketua DPD Gercin Papua, Abert Ali Kabiay meminta kepada keluarga SM untuk mengikuti  aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

Albert menyebut JFS bisa dikatakan melanggar undang-undang , sebab masuk di Papua menggunakan visa turis, namun kenyataannya membawa senjata, bahkan melakukan latihan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di daerah pegunungan Papua.

  “ Kami minta solidaritas mahasiswa yang mendukung untuk pembebasan SM dan JFS  segera menghentikan berita hoax yang menyudutkan pemeritah, TNI-Polri,” tegasnya.

  Dirinya meminta pelaku harus mengikuti prosedur yang berlaku, sebab NKRI adalah negara hukum  dimana ada aturan hukum yang berlaku.    

  Dikatakan, kasus ini diserahkan kepada aparat kepolisian terkait  sejauh mana keterlibatan keduanya. “ Serahkan seluruh pemeriksaan kepada pihak Polri  lebih khususnya Polda Papua untuk menyelidiki, nanti Polda Papua yang akan mengeluarkan hasil penyelidikan  apakah yang bersangkutan  salah dalam melanggar UU atau tidak,” terangnya.

  Albert meminta kepada kelompok-kelompok  ataupun pihak keluarga yang mendukung SM untuk dapat menempuh jalur hukum yang berlaku di NKRI, dan biarlah hukum yang menjawabnya.

Namun lanjut Albert, jika yang bersangkutan tidak bersalah maka harus dilepaskan dan jika bersalah maka harus ditahan  agar menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan dan sebagai peringatan keras kepada KKB yang ingin melawan hukum di NKRI.

“Saya harap yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya melawan hukum  di wilayah NKRI, dan polisi juga tidak akan menangkap dan memproses jika tidak cukup unsur dan bukti,” paparnya.

Yang harus dipahami kata Albert, siapapun di NKRI tidak ada yang kebal hukum. Harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan perlakuan tahanan warga negara asing di Indonesia sangat baik jika dibandingkan dengan negara lain.

“ Proses hukum kepada yang bersangkutan serakan kepada Kepolisian, karena polisi tidak mungkin menangkap dan memproses jikalau tidak ada unsur  dan bukti. Kehadiran polisi sudah jelas sebagai pengayom masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” paparnya.

  Dirinya mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi dengan  berita Hoax, yang dapat menganggu proses penyelidikan.

  Sementara itu, Sekertaris  DPD Gercin Papua Saniel Ovide meminta kepada masyarakat terutama keluarga yang bersangkutan untuk menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada pihak kepolisian. “Biarkan pihak polisi bekerja sesuai dengan tugasnya,” tegasnya. (fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *