Tuntut Ganti Rugi, Masyarakat Ayapo Duduki Kantor Pos

Takim/Cepos
Kapolsek Abepura, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan saat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menduduki Kantor Pos Abepura pada Rabu (26/9).

JAYAPURA- Sejumlah masyarakat adat Ayapo yang dipimpin oleh Kepala Suku Ayapo, Korneles Deda menduduki Kantor Pos Abepura guna untuk menuntut ganti rugi atas hak ulayat dari lokasi Kantor Pos Abepura tersebut.

Pikahnya memintah kepada Kantor Pos Abepura supaya dengan segera melakukan transaksi atas ganti rugi atas dasar kepemilikan tanah atau hak ulayat tersebut dengan segera.

“Kami sudah menunggu kurang lebih 50 tahun, tapi sampai saat ini belum ada kepastian dan kami berharap kepada pemerintah atau kantor pos supaya dengan segera menyelesaikan persoalan ini,”ungkap Kepala Suku Ayapo, Korneles Deda kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di Kantor Pos, Rabu (26/9).

Namun beberapa saat kemudian Kapolsek Abepura, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan bersama anggotanya mengamankan situasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang sedang menduduki kantor pos tersebut.

“Saya minta kepada bapak dan ibu semua untuk tidak melakukan hal yang mengganggu aktifitas umum, jika ada kepentingan harap dibicarakan secara baik dan bijaksana dan bersama-sama,”ujar Kapolsek Dionisius Helan saat menemui masyarakat di Kantor Pos tersebut.

Kapolsek Abepura, AKP Dionisius selanjutnya mengundang Kepala Suku Ayapo, Korneles Deda, kepala Distrik Japsel dan kepala Kantor Pos Abepura untuk berdiskusi di Aula Polsek Abepura mencari solusi dengan cara yang musyawarah.

Dari pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pos Regional XI Papua-Papua Barat, Lily Selano mengatakan bahwa, pihak Kantor Pos sudah siap melakukan pembayaran. Tapi terkendala karena banyak pihak yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah ulayat tersebut. Pihak Kantor Pos akan tunduk kepada perintah Pengadilan untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak sesuai aturan hukum.

“Kami tetap akan membayar hak ulayat tersebut, namun harus bisa dipastikan dengan kekuatan hukum, siapa yang pantas dan mempunyai hak yan penuh terhadap tanah tersebut, baru kami rekomendasikan uuntuk membayar,” kata Lily dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda menyampaikan bahwa masalah ini sudah beberapa kali dilakukan pertemua Semuanya masih dalam proses, jadi pihaknya berharap agar misi pelayanan kepada masyarakat bisa tetap dilakukan tanpa terganggu dengan adanya aksi pemalangan.

“Proses ini sudah dijelaskan dari awal, dan dari pihak staf Kantor Pos yang hadir agar melaporkan hasil pertemuan waktu itu kepada Kepala Kantor Pos yang sekarang menjabat.

Bahwa ini adalah uang negara, bukan uang pribadi, apabila kita melakukan kesalahan prosedur pembayaran maka kita semua yang terlibat akan ditangkap dan diproses hukum,”ungkap Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda dalam pertemuan tersebut.

Kepala Suku Ayapo, Korneles Deda meminta ada kejelasan dari proses hukum, sudah sampai di mana. Pihaknya mengaku telah menerima mandat langsung oleh kedua ondoafi yaitu Ayapo dan Yoka untuk meminta kejelasan waktu pembayarannya yang pasti.

Sebagai penutup Kapolsek Abepura, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu menyelesaikan persolan dengan musyawarah dan kebersamaan supaya bisa tercipta lingkungan yang sehat dan aman. (kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *