Pemilik Ulayat Bandara Mopah Demo ke Dewan

Robert/Radar Merauke
Massa dari tiga kampung pemilik hak ulayat tanah Bandara Mopah ketika menggelar aksi protes di Kantor DPRD Merauke, Selasa (25/9).

MERAUKE-Masyarakat pemilik ulayat tanah Bandara Mopah kembali melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Merauke, Selasa (25/9) kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk bertemu dengan kepala daerah. Karena sebelumnya  telah dijanjikan  oleh Kepala Dinas  Perhubungan Kabupaten Merauke  untuk dipertemukan di DPRD  tersebut terkait tuntutan ganti rugi  tanah bandara seluas 60 hektar.

Hanya saja, Bupati Merauke Frederikus Gebze  tidak ada di tempat karena sedang berada di Jayapura  untuk pertemuan dengan gubernur Papua terkait dengan  penerimaan ASN 2018.

“Sudah dua kali kami kesini, tapi yang bersangkutan tidak ada. Seharusnya kepala daerah berada di tempat untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata koordinator aksi H. Waros Gebze ketika menyampaikan orasinya di Kantor DPRD Merauke.

Waros Gebze menegaskan, apabila tuntutan  mereka belum juga mendapat titik terang dari Pemkab Merauke maupun pemerintah pusat,  maka selanjutnya yang diambil adalah menduduki lahan yang menjadi hak mereka di Bandara Mopah.

“Apapun risikonya itu, kami akan duduki tanah bandara yang belum diselesaikan oleh pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Merauke, Fransiskus X. Sirefefa, S.IP ketika ditemui awak media mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti alasan Bupati Frederikus Gebze keluar daerah. Namun dirinya mengimbau kepada masyarakat supaya selalu berpikir positif melihat hal itu. Sebab menurutnya, seorang kepala daerah tidak hanya mengurus satu persoalan saja. Melainkan banyak persoalan yang juga harus diselesaikan.

“Mungkin ada pekerjaan yang harus beliau jalankan dan tidak boleh ditinggalkan diluar sana,” kata Fransiskus Sirfefa.

Kendati demikian, Sirfefa meminta Bupati  Frederikus Gebze agar memilah setiap aktivitasnya di luar.

“Ada kegiatan yang tidak bisa diwakili. Namun apabila ada kegiatan di luar daerah yang bisa diwakili, sebaiknya bisa diberikan kewenangan  kepada salah satu pejabat  di lingkungan Pemda Merauke,” ujarnya.

Lanjut dia, harus diakui bahwa ada banyak persoalan daerah yang terjadi dan itu membutuhkan kebijakan  atau keputusan bupati selaku kepala daerah.

“Misalnya kalau ada  persoalan seperti ini, tidak ada orang lain yang bisa memberikan keputusan selain bupati,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Merauke Yacobus Duwiri menjanjikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat tersebut dengan bupati di gedung DPRD Merauke tersebut. (roy/nik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *