Kanwil BPN dan Polda Papua Sepakat Berantas Pungli

Kapolda Papua,Irjen Pol, Martuani Sormin bersama Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria  dan Tata Ruang  (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe  menunjukkan surat keputusan bersama pembentukan tim mafia tanah dan pungli sertifikasi di Hotel Horizon Jayapura,Senin(24/9).(FOTO: Hans/Cepos)

JAYAPURA-Polda Papua bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Papua  bersepakat untuk melakukan pemberantasan terhadap Pungutan Liar (Pungli) sertifikat Tanah di Papua. Dimana hal ini diwujdukan dengan pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar  (pungli) dan Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Kepolisian RI di Hotel Horison Jayapura, Senin (24/9).

   Kapolda Papua,Irjen Pol, Martuani Sormin mengatakan bahwa masalah sertifikat ini menjadi salah satu prioritas dari Presiden terkait pemberantasan pungli sertifikasi. “Untuk itu, kami   perlu back up Kanwil BPN Papua, untuk mencegah terjadinya pungli dalam   pengurusan sertifikat serta unsur bertele-tele atau lama waktu,”ungkap Kapolda Martuani.

   Menurut  Kapolda,  di Kanwil BPN itu  memang ada Badan Penyidik Negeri Sipil (BPNS).Dalam kasus-kasus penyidikan mungkin ada hal-hal yang ditemukan dan pihaknya akan siap berkerja dengan BPNS-nya dalam menangani kasusnya. Hanya  saja kalau memang kasusnya sudah menjadi sorotan masyarakat, mungkin bisa dilimpahkan  untuk ditangani langsung polisi.

  Soal sertifikat, Kapolda mengaku belum sepenuhnya tanah-tanah Polda dikuasai, karena masih ada oknum-oknum yang bermain saat ini. Namun, dengan adanya kerjasama Kanwil BPN ini diharpakan bisa segera mengatasinya.   

  Sementara itu Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria  dan Tata Ruang  (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan, ada tiga tim yang dibentuk dalam kerja sama ini yang mana perpaduan antara Polda Papua dan Kanwil BPN Papua.

  “Pertama itu kita bentuk tim pencegahan mafia tanah,tim pencegahan dan pemberantasan Saber Pungli Sertifikasi dan tim terpadu percepatan sertifikasi tanah asset Polda Papua,”terang Arius.

Arius mengaku, kerja sama ini memang sudah tertuang dalam penandatangan surat keputusan Kepala BPN Provinsi Papua dengan Kapolda Papua tentang pembentukan tiga tim ini.

  “Nantinya tim ini akan berkerja sama dengan kita di BPN Papua dalam mencegah berbagai persoalan masalah tanah di Papua yang sangat rumit dan sulit. Dengan adanya tim ini nantinya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik atau minimal bisa mencari posisi kasusnya,”pinta Arius.

  Soal aset tanah milik Polda Papua yang belum dikuasai sepenuhnya, Arius menjelaskan bahwa dalam pertanahan itu ada Asas Kontradiktur Delimitasi,persetujuan tentang nama tetangga perbatasan atas tanah itu, sehingga wajib diketahui.

Pada MoU tersebut,  Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN) Papua juga telah menyerahkan beberapa sertifikat aset Polda Papua yang diserahkan langsung kepada Kapolda Papua.

  “Intinya semua masalah ini akan kita atasi secara bersama, sehingga melalui kerja sama ini nantinya dapat mencegah berbagai persoalan terkait masalah tanah di Papua,karena ini merupakan program bapak Presiden dalam pencegahan mafia tanah dan juga pembuatan sertifikasi,”tutup Arius.(ans/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *