Yahukimo, Nduga dan Puncak Jaya Paling Rendah Capaian Imunisasi MRP

Gamel Cepos
BANYAK CATATAN – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giay M.Kes (tengah) ketika memberikan keterangan pers terkait cakupan pencapaian imunisasi MRP di Papua, Jumat (21/9) kemarin. Dinkes menyebut banyak catatan dalam program imunisasi MRP ini.

JAYAPURA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua akhirnya merilis hasil capaian Imunisasi MRP (Measles, Rubella dan Polio) hingga 20 September 2018. Dari 28 kabupaten dan 1 kota pencapaian secara umum telah mencapai ternyata hasilnya belum mencapai target. Hasil pencapaian secara umum untuk imunisasi campak dan rubella hingga 20 September kemarin mencapai 52,9 persen atau.  Sedangkan untuk polio 47.8 persen. Papua sendiri secara nasional berada pada urutan 13 dari 28 provinsi. Lalu dari 28 kabupaten ini tercatat Kabupaten Yahukimo, Kabupaten  Nduga dan Kabupaten Puncak Jaya yang menepati posisi paling bawah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giay M.Kes menjelaskan bahwa secara nasional yang dilakukan adalah imunisasi campak dan rubella namun untuk Papua ditambah dengan polio. Polio diberikan lantaran jika sekali satu saja ditemukan maka sangat berpeluang terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Dari tiga paket imunisasi ini Dinkes menyebutnya dengan sebutan MRP (Meales, Rubella, Polio). Aloysius juga  menjelaskan bahwa imunisasi bisa diberikan dua kali kepada anak sehingga tak perlu khawatir dan sebagaimana target nasional di atas 9 bulan dan di bawah 15 tahun wajib diimunisasi sehingga tak ada alasan untuk menolak.

Untuk angkanya, kata mantan Direktur RSUD Abepura ini, Imunisasi campak rubella mencapai 52,92 persen atau 488.709 orang sedangkan khusus Polio baru mencapai 47,8 persen.  sedangkan secara nasional Papua berada dalam posisi 13 dari 28 provinsi.  “Tapi kita tak perlu terlalu berbangga sebab Papua Barat di atas Papua,” katanya. Ia menyebut dari 28 kabupaten ada 4 kabupaten yang telah mencapai target yakni yang pertama Kabupaten Mappi dengan pencapaian 115,73 persen lalu Kabupaten Jayapura 115,14 persen, Kabupaten Paniai dengan 97,45 pesen dan Keerom 96,3 persen.

“Tapi yang menonjol justru Paniai karena baru kerja sejak pertengahan Agustus. Mereka  kompak meski harus menyewa helicopter untuk ke kampung. Mappi juga luar biasa karena bupatinya yang memimpin langsung,” puji Giay. Lalu ada juga 12 kabupaten yang pencapaiannya di bawah 50 persen. Namun dari semua ia menyoroti 3 kabupaten yang belum mencapai 10 persen yakni Kabupaten Yahukimo Nduga dan Puncak Jaya. Disini Aloysius menyinggung agar para bupatinya ikut peduli, jangan cuek sebab jika terjadi wabah maka akan mengeluarkan anggaran yang jauh lebih besar.

Menurut Aloysius masih ada bupati yang tak mau bicara soal MRP ini. Nanti setelah terjadi KLB barulah menyalahkan sana sini akan tetapi ketika Dinkes mau memagari malah tak direspon. “Ada juga Pemda yang tak tahu soal ini termasuk  Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang tak sesuai dengan juknis padahal kegiatan rutin. “Ada beberapa bupati yang perhatiannya rendah dan cakupan juga belum sesuai harapan, wartawan tulis itu,” sindirnya.  “Kalau terjadi KLB jangan salahkan siapa-siapa sebab anda (bupati) tidak mempunyai komitmen. Kalau begini lalu pembangunan itu untuk siapa?,” cecar Giay.

Giay juga membeberkan beberapa persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari kondisi geografis yang sangat sulit dan harus ditempuh menggunakan pesawat, minimnya dukungan pemkab, keraguan soal halal haram  hingga adanya bentuk penolakan dilakukannya imunisasi. “Untuk pasca imunisasi ini yang banyak dikhawatirkan. Mendengar setelah imunisasi lalu meninggal akhirnya melahirkan ketakukan. Untuk ini kami melakukan surat penegasan tertulis bahwa untuk kasus Jayawijaya kemarin bukan karena imunisasi. Lalu MUI juga sudah mempertegas bahwa imunisasi halal bahkan wajib,” imbuhnya.

Aloysius Giay  mengakui, tidak tercapainya target pelaksanaan Imunisasi Campak-Rubella di Provinsi Papua tersebut tentu dengan berbagai persoalan, seperti kondisi geografis, situasi keamanan, isu sertifikat halal dan kurangnya dukungan dari beberapa pemerintah daerah, juga hal-hal yang lainya.

  Mengingat kondisi geografi Papua, dimana beberapa daerah sangat sulit untuk dijangaku merupakan sebuah hambatan yang menyebapkan lambatnya peroses pelaksanaan Imunisasi Campak-Rubella tersebut. Selain itu juga campur tangan pemerintah daerah di beberapa kabupaten sangat kurang, dimana bisa di lihat dari hasil capaian tiap kabupaten tersebut.(ade/kim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *