Ratusan Pemilik Ulayat Tuntut Ganti Rugi Tanah Bandara Mopah

Ratusan masa pemilik ulayat Bandara Mopah mendatangi Kantor DPRD Merauke dalam rangka  melakukan aksi demo damai menuntut penyelesaian ganti rugi tanah bandara Mopah Merauke bekas Belanda atau blesluit, Jumat (21/9). (FOTO: Robert/Radar Merauke)

MERAUKE- Ratusan masyarakat adat dari tiga kampung yakni, Nasem, Yobar dan Kayakai kembali menggelar aksi demo damai ke kantor DPRD Merauke, Jumat (21/9) kemarin. Ini merupakan aksi demo damai yang kesekian kalinya.

Aksi demo yang dilakukan oleh warga tiga kampung itu untuk menuntut Pemerintah segera menyelesaikan sengketa lahan bandara Mopah seluas 60 hektar. Yang hingga kini belum dibayarkan ganti ruginya. Saat melakukan aksi demo damai, ratusan masyarakat ini membawa beberapa poster dan spanduk. Yang diantaranya bertuliskan tuntutan penyelesaian tanah Bandara Mopah agar segera diselesaikan dan juga kalimat yang berisi kritikan kepada pemerintah.

Selain itu, masa juga membawa empat karikatur bergambar wajah Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si  lengkap dengan tulisan kritikan didalamnya, karikatur wajah mantan bupati Merauke Johanes Gluba Gebze dengan tulisan kritikan didalamnya.  Begitu juga karikatur Ketua DPRD Merauke, Fransiskus X Sirfefa, S.IP, dengan tulisan kritikannya serta karikatur Kepala Dinas Perhubungan Merauke Yacobus Duwiri. Sebelum melakukan aksinya di kantor DPRD Merauke, masa terlebih dahulu berkumpul di depan kantor bupati Merauke. Dan setelah itu melakukan longmarch menuju kantor wakil rakyat dengan penjagaan ketat aparat kepolisian setempat.

“Saudara bupati jangan hanya menjadi bupati  lima dua. Lima hari di Jakarta, dua hari di Merauke. Lalu pergi lagi dan begitu terus. Kami minta saudara bupati  untuk bertanggung jawab. Kami butuh selesaikan persoalan ini, bukan hanya janji dan janji,” kata koordinator aksi H. Waros Gebze dalam orasinya di Kantor DPRD Merauke.

Menurutnya, persoalan tanah bandara Mopah ini, bukan baru pertama kali. Masalah  ini sudah terjadi sejak tahun 2013 lalu. Sejak saat itu, masyarakat terus menuntut agar segera diselesaikan. Akan tetapi pemerintah terkesan  hanya menarik ulur proses penyelesaiannya hingga saat ini. Untuk itu, masa menuntut supaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk tidak lagi memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan janji-janji seperti yang sudah dilakukan selama ini. Untuk itu, mereka kembali meminta dan menuntut agar Bupati Merauke benar-benar serius dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa lahan bandara Mopah itu.

“Proses yang selama ini berjalan itu hanya proses baku tipu. Tidak ada kepastian hanya mau kasih janji kepada kami. Kami tidak butuh lagi janji-janji itu, yang kami butuh ada kepastian yang diberikan oleh pemerintah di negara ini,” tuturnya.   

Sama halnya dengan tuntutan sebelumnya, masa juga tetap komitmen akan memboikot pelaksanaan HUT TNI yang akan di selenggarakan di Merauke pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, mereka juga meminta kepada pemerintah supaya tidak boleh meresmikan tiga bangunan yang baru dibangun di Bandara Mopah, sebelum ganti atas lahan tersebut terbayarkan oleh pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Yakobus Duwiri mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh masyarakat pemilik ulayat dalam melakukan aksi protes menuntut pembayaran ganti rugi.  Kata dia, dengan adanya tuntutan seperti ini melalui aksi tersebut, diharapkan  pemerintah pusat bisa lebih membuka diri dan segera menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan warga tersebut.

“Saya mengapresiasi langkah seperti ini harus dilakukan supaya pemerintah pusat mau membuka diri mengenai tuntutan ini. Kami dari pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dan membawa persoalan ini sampai ketingkat pusat,” kata Yakobus Duwiri saat menjawab tuntutan masa di Kantor DPRD Merauke, kemarin. (roy/nik/ulo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.