Pomdam Kalah, Miras Dikembalikan ke Pemilik

Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura akhirnya  menyatakan penahanan dan penyitaan miras milik PT Sumber Mas Jaya Papua oleh Pomdam XVII/Cenderawasih melanggar aturan hukum. Tambak container pengangkut miras yang diamankan Pomdan XVII/Cenderawasih awal Agustus 2018 lalu. (FOTO: Dok/Cepos)

JAYAPURA-Sidang gugatan praperadilan kasus penahanan dua kontainer berisi minuman keras milik PT Sumber Mas Jaya Papua, oleh  Pomdam XVII/Cenderawasih, akhirnya diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Jumat (21/9). Pomdam dinyatakan kalah, karena menyalahi prosedur hukum dalam proses penahanan mira ini.

  Dimana Hakim Lidia Awinero, SH dalam putusannya,  mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon Direktur Utama PT. Sumber Mas Jaya Papua (PT.SMJP)  Willem  Frans Ansanay melalui kuasa hukumnya Dr. Anthonius Diance, BA,SH, MH

  “Dari sidang putusan hakim, tuntutan yang diajukan oleh pemohon tidak semua dikabulkan, namun sebagian saja,”ungkap Kepala Bidang Humas Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, Syarifudin, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/9).

  Dimana sidang yang berlangsung siang kemarin,  memutuskan dan mengadili bahwa, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa tindakan pengeledahan dan penyitaan atas barang yang dilakukan oleh termohon 1 (Pomdam) adalah tindakan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang, tindakan melangar hak asasi manusia.

  Selanjutnya, memerintahkan kepada temohon I (Pomda) dan II (Satpol PP Provinsi Papua) agar segera mengembalikan barang milik pemohon. Yakni, berupa 1 unit truk jenis hino yang berisi anggur merah sebanyak 600 karton dan minuman keras jenis Mansion whisky  sebanyak 600 karton yang ditahan termohon.Namun, dalam putusannya hakim  menolak permohonan atau tuntutan  selebihnya dari pihak pemohon.

     “Adapun tuntutan pemohon yang tidak dikabulkan adalah salah satunya, membayar kerugian oleh termohon I dan II sebanyak Rp 1.463.738.304,-, hanya saja barang dari pemohon dikembalikan ke pemiliknya,” katanya.

  Dalam putusannya, hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- kepada Pemerintah Negara Repoblik Indonesia Cq Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD Cq. Panglima Kodam XVII Cenderawasih, Cq Komandan Pomdam XVII (termohon 1) dan Pemerintah Negara Repoblik Indonesia Cq. Menteri Dam Negeri Cq. Gubernur Papua Cq Kasat Pol.PP Provinsi Papua (termohon 2). (kim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *