Di Biak Numfor, Belasan ASN Terancam Dipecat

Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd (FOTO : FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS)

BIAK-Pemerintah Kabupaten(Pemkab)  Biak Numfor nampaknya segera menindaklanjuti edaran pemecatan terhadap ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Bahkan Plt Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Si menyatakan, suka tidak suka, edaran dari Mendagri dan SKB 3 Menteri dan KPK wajib ditindaklanjuti.

“Kalau tidak ditindaklanjuti maka tentu saya yang kena sanksi tegas, kami diberikan waktu hingga akhir Desember 2018, jadi suka tidak suka tetap akan ditindaklanjuti. Saya kira tanpa ditindaklanjuti pihak BKN sendiri akan melakukan upaya khusus, salah satunya memblokir data-data kepegawaian ASN yang terbukti terlibat kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap,”katanya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

 Jumlah ASN yang terancam dipecat karena terlibat tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tergolong cukup banyak. Jika dihitung-hitung jumlahnya ada belasan orang dan sebagian besar menduduki jabatan eselon.

“Kalau jumlah pastinya saya lupa, namun ada belasan orang. Intinya kita tetap tunduk pada aturan, memang tidak bisa mengelak dari edaran Mendagri ataupun SKB tiga menteri ini,” tandasnya.

Pemerintah daerah dan kota  di seluruh Indonesia hanya diberikan waktu hingga akhir Desember 2018 menindaklanjuti SKB 3 Menteri dan KPK tentang pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi yang sudah berkuatan hukum tetap (inkrah). Jika tidak, maka kepala daerah atau pembina kepegawaian yang bersangkutan bakal disanksi tegas.

Sekadar diketahui bahwa menurut keputusan bersama (SKB) itu, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN/PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB).

Selain itu, juga ada penjatuhan sanksi kepada PPK dan PYB yang tidak melakukan penjatuhan sanksi memberhentikan tidak dengan hormat kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi.“Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lama Desember 2018,”pungkasnya.(itb/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *