Minta Formasi khusus CPNS, Gubernur Akan Temui Presiden

Hans Cepos
Sekda Papua Hery Dosinaenbersama Ketua MRP Timotius Murib, Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, Asisten Bidang Umum Elysa Auri bersama perwakilan honorer K2 foto bersama usai lakukan rapat bersama di ruang Kerja Sekda,Selasa(18/9).

Untuk Meminta Formasi Khusus Penerimaan CPNS di Papua

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur bersama MRP, DPR Papua bersepakat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta formasi khusus dalam penerimaan CPNS di Papua.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan, selain itu juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) bersepakat menolak seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 dengan menggunakan sistem online.

“Ya kita sudah lakukan pertemuan dengan MRP, dan sepakat untuk bapak Gubernur untuk pimpin dengan MRP, DPRP dan para Bupati/Walikota se Tanah Papua untuk bertemu Presiden langsung untuk meminta formasi khusus penerimaan CPNS di Tanah Papua,”ungkap Sekda kepada wartawan usai melakukan rapat tertutup bersama Ketua MRP Timotius Murib, Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, Asisten Bidang Umum Elysa Auri dan perwakilan tenaga honorer K2 di ruang kerjanya,Selasa(18/9).

“Iini bukan keputusan pemerintah saja, melainkan kesepakatan bersama yang akan disampaikan ke  presiden dan Menpan MB dalam waktu dekat oleh gubernur, MRP dan DPRP,” katanya.

Sekda menjelaskan untuk mengenai kuota CPNS 2018 untuk Papua sampai saat ini belum ada kepastian dari dari Menpan RB, meskipun secara nasional penerimaan mulai dibuka pada 19 September 2018.

“Kami sampai saat ini belum tahu informasi kuota untuk Papua seperti apa. Kalau memang ada penerimaan umum, proses seleksinya tetap harus dilakukan secara manual, bukan online,” ujarnya Sekda.

Sementara mengenai pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS, dimana rencananya Senin depan  akan ada rapat bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota terkait data base jumlah tenaga honorer di masing-masing Kabupaten/Kota.

“ Rapat nanti kami akan minta para bupati dan wali kota memberikan laporan terkait ini, agar jangan sampai ada penumpukan terkait dengan data base dari tenaga honorer ini,”tuturnya.

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menjelaskan,pada prinsipnya mendukung apa yang sudah disepakati pemerintah daerah, khususnya soal OAP. Mengingat penerimaan CPNS 2018 terlihat tidak ada peluang yang dikhususkan untuk orang Papua.

“Ini konsekuensi dari pada monatorium yang cukup lama sehingga pencari kerja sudah menumpuk. Oleh karena itu, solusi yang kami bisa ambil adalah menyampaikan ke presiden agar ada formasi khusus untuk Papua pada penerimaan CPNS ditahun 2018 ini,”ucap Murib.

Hanya saja Murib mengaku, mengenai formasi yang diinginkan, akan terungkap pada saat rapat nanti bersama Gubernur, DPRP, MRP dan para bupati serta wali kota se Papua pada Minggu depan.

Pasalnya dari rapat bersama itu nanti baru  bisa diketahui berapa tenaga honorer yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, barulah akan dibuat kuota khusus yang akan disampaikan ke Presiden langsung.

Hanya saja pada kesempatan ini pula dimana pihaknya di MRP mnolak penerimaan sistem online dalam penerimaan CPNS 2018 di Papua, meskipun cara ini menunjukan kemajuan di seluruh Indonesia, tapi kondisi 29 kabupaten/kota di Papua belum sepenuhnya di dukung fasilitas jaringan yang memadai.

“Jujur saja 75 persen wilayah pegunungan tidak bisa menerapkan sistem online, sehingga akan merugikan rakyat Papua yang ingin ikut test.Makanya dalam rapat bersama Sekda kami sepakat untuk menolak penerimaan CPNS di Papua secara online tetapi harus dilakukan secara ofline,”tambah Murib.(ans).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.