Sepakat Cegah Polio di Perbatasan RI-PNG

Kadinkes Provinsi Papua Drg Aloysius Goyai M Kes didampingi Bagian Pencegahan Penyakit dan Imunisasi Kemenkes Robert Paragi SKM MKes,   Kepala   KKP Merauke Suprapto SKm M. Kes dan Dr Aron Rumainum M.Kes  saat melakukan pembahasan bersama pemerintah PNG terkait  pencegahan kasus Polio di wilayah perbatasan kedua negara, di Kantor kedutaan besar RI -PNG di Port Moresby Papua New Guinea, Kamis (13/9). (FOTO : Humas Dinkes for Cepos)

JAYAPURA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kementerian Kesehatan melakukan kesepakatan pencegahan penyebaran polio bersama pemerintah Papua New Guinea  di beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG) di Kantor Kedutaan Besar RI Port Moresby, Kamis  (13/9)

  Tim yang terlibat dari Kemenkes Bagian Pencegahan Penyakit dan Imunisasi Robert Paragi SKm MKes, Hakimi SKm MSc dari Papua diwaliki Kepala KKP Karantina Kesehatan Pelabuhan Merauke Suprapto SKm M. Kes dan dari Papua Dr Aron Rumainum M.Kes dan selaku Ketua Tim Drg Alosius Goyai M Kes.

  Selaku Ketua Tim Drg Alosius Goyai M Kes mengungkapkan  meski kasus  polio untuk wilayah Papua telah tereliminasi sejak tahun 2006 di Indonesua dan khususnya Papua. Namun Karena PNG bermunculan kasus polio di beberapa provinsi yang mendekati wilayah perbatasan RI- PNG, maka perlu dicegah sejak dini dari kedua negara.

  “Untuk mengantisipasi hal ini dan mencegah tanda-tanda klinisnya seperti mati layu dan kelumpuhan di bawah umur 15 Tahun terjadi di Papua, sehingga Kementrian dan dinas kesehatan Papua beserta KKP Merauke dan Jayapura  diutus oleh Kementerian Kesehatan untuk segera mengantisipasi dan pencegahan kedua negara sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara Departemen Kesehatan Papua Nugini dan Departemen Kesehatan RI serta Dinas Kesehatan Provinsi Papua,” paparnya kepada Cenderawasih Pos melalui sambuntan telepon selulernya, Jumat (14/9).

  Beberapa poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut,  yakni PNG  akan mendirikan Pusat Operasi Darurat di Provinsi Westem dan West Sepik, akan membuat  peta daerah berisiko tinggi dan fasilitas kesehatan untuk lintas batas dan desa-desa, dengan Sinkronisasi SlAs (MR dan Polio) dalam jangka waktu yang tepat dan kelompok umur. Selain itu  juga membuat pos vaksinasi di   lintas batas utama sesegera mungkin di  Provinsi Wets Sepik Tumolbil, Wasengla, Kassai. Kembetatom, Wutung/Bhata . Juga mendirikan pos vaksinasi di pasar utama di Indonesia dan PNG sesegera mungkin, merancang dan berbagi rincian kontak dari titik fokus lokal untuk pengawasan dan pemberitahuan lintas batas AFP dan AFR kasus.

  “Memprioritaskan pengawasan vaksinasi dan pemantauan di area perbatasan, setelah MOU ditandatangani. tindakan perjanjian sister-Hospital antara Rumah Sakit Dok II dan Sandaun Hospital El Berkontribusi pada MoU mengeksplorasi laporan bersama. berbagi sumber daya untuk area HTR penyakit menular lainnya,” kata Alo.

   Sementara itu Poin Aksi oleh pemerintah Republik Indonesia di lima Kabupaten Kota Jayapura, Keerom. Pegunungan Bintang, Boven Digul. Merauke / Sota   dan Karantina Kesehatan di Papua Tuntas melanjutkan Imunisasi  Polio pada anak-anak Indonesia berusia di bawah 15 tahun.  Provinsi Papua akan memberi Pollo Immunisasi bagi anak-anak PNG berusia di bawah 15 tahun meskipun status vaksinasi sampai wabah itu dinyatakan secara resmi oleh OBRA.

  Implementasi di 5 Kabupaten di Provinsi Papua dari 1 Oktober 2018 bersamaan dengan  PNG dimana semua rumah sakit Pemerintah dan Swasta dan termasuk Puskesmas di semua 29 Kabupaten di Provinsi Papua akan melaporkan pengawasan AFP setiap minggu ke Public Health Emerging Officer Centre (PHEOC) Indonesia sama seperti di PNG.

  Ia menambahkan terkait ini, akan ada pertemuan perbatasan setiap tiga bulan mulai bulan Desember 2018. Dukungan pendanan akan diminta dari WHO. Pertemuan pertama akan di Indonesia di Jayapura bergantian dengan PNG di Vanimo, sampai terciptanya kondisi aman dari kedua negara untuk kasus Polio.

  Lanjut Mantan Direktur RSUD Abepura itu mengatakan nantinya, beberapa kabupaten yang ada di wilayah perbatasan seperti Boven Digoel, Merauke, Pegunungan Bintang, Keerom dan Kota Jayapura beserta instansi lintas sektor seperti dinas perbatasan KKP dan Kepala distrik dan Bupati dari 5 pabupaten ini, akan MuU bersama untuk langkah-langkah cepat dilakukan.

  “Kita semua merasa memiliki agar tidak terjadi penyebaran virus polio dan bisa menyelamatkan anak-anak kita sebagai generasi ke depan. Cukup sudah ada beberapa wabah yang terjadi di Papua sehingga semua itu perlu kerja keras bersama teman-teman yang ada di kabupaten perbatasan,” paparnya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *