Petunjuk dari Menteri Dalam Negeri Sudah Jelas

Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd (FOTO : FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS)

BIAK-Plt Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd mengatakan, apa yang telah menjadi keputusan Undang-Undang (UU) tentunya akan menjadi perhatian untuk ditindakjuti. Salah satunya tentang pemecatan ASN yang terbukti terlibat tindak pindana korupsi.

“Saya kira petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri sudah jelas dan bukan kami yang buat-buat. Ya, kita tindaklanjuti keputusan dari Mendagri dan UU itu. Kalau tidak dilaksanakan tentunya juga salah, saya kira itu tepat sebagai bentuk efek jera bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama,”katanya saat dicegat Cenderawasih Pos, di Hanggar Lanud Manuhua, Jumat, (14/9), kemarin.

Menurutnya, jika memang telah terbukti bersalah dan inkrah sesuai UU, dan kalau memang harus dilakukan pemecatan, maka tentu akan dilakukan pemecatan.

Dikatakan, ke depan berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya mencegah agar ASN tidak ikut dalam masalah tersebut. Seperti melakukan reformasi pengelolaan keuangan secara besar-besaran,  meminta ASN fokus dengan kinerjanya, melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan lainnya.

“Pencegahan terus kami lakukan agar tidak ada lagi ASN yang bermasalah dengan hukum. Ketegasan dari pemerintah pusat melalui instruksi Mendagri dan penandatangan SKB tiga menteri diharapkan menjadi catatan penting dan warning bagi kita semua,” tandasnya.

Ketegasan supaya dilakukan pemecatan terhadap ASN yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu ditindaklanjuti edaran nomor 180/6867/SJ. Dalam edaran itu intinya meminta supaya memberhentikan dengan tidak hormat bagi ASN yang terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Edaran Mendagri itu mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.

Tak hanya itu, ketegasan supaya dilakukan pemecatan ASN yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi itu juga ditindaklanjuti dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penegakan hukum bagi ASN terbukti korupsi.

Lewat SKB itu, pemecatan para PNS yang sudah inkrah putusan hukumnya paling lama dilakukan pada Desember 2018. Seperti yang diberitakan di sejumlah media bahwa saat itu disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.(itb/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *