BI Ajak Masyarakat Kurangi Konsumsi Barang Impor

Kegiatan desiminasi bersama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) BI yang berlangsung di Kantor DJPB Entrop, Rabu (12/9). (FOTO: Takim/Cepos)

JAYAPURA- Kepala Deputy Bank Indonesia (BI) Perwaklan Papua, Fauzan mengatakan bahwa menyikapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang hampir menembus angka Rp 15.000 per dolar  AS, BI mengajak masyarakat mengurangi konsumsi barang impor.

“Bukan kami melarang masyarakat mengkonsumsi barang impor, namun hal ini dilakukan supaya dampak dari naiknya nilai tukar Rupaih terhadap dolar tidak dirasakan perekonomian di wilayah Papua,”ujar Kepala Deputy Bank Indonesia Perwakilan Papua, Fauzan usai kegiatan desiminasi bersama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) dan Kajian Fiksal Regional (KFR)BI Provinsi Papua rilis Agustus 2018 di Kantor DJPB Entrop, Rabu (12/9).

Diakuinya, melemahnya bilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS belum terlalu mempengaruhi perekonomian di Papua dan BI akan selalu memantau situasi pasar guna menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah.

‘’Kurang berpengaruhnya dampak melemah Rupiah terhadap nilai tukar Dolar di Papua terlihat dari neraca perdagangan, dimana untuk Papua neraca perdagangan surplus dimana lebih banyak melakukan ekspor daripada import. Pinjaman atau utang luar negerinya juga sangat kecil kurang lebih 0,74%,’’ungkanya.

Meski demikian BI mengimbau masyarakat supaya mengurangi konsumsi atau membeli barang-barang impor dan memanfaatkan produk lokal sebelum nilai tukar Rupiah stabil dan hal ini juga dilakukan guna untuk mengurangi dampak melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

‘’Selama pelemahan nilai rupiah tersebut BI tetap waspada dengan melakukan berbagai upaya kebijakan untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, dimana kebijakan yang BI lakukan agar  nanti nilai Rupiah tidak terlalu paranoid, seperti melakukan intervensi valas secara rutin yakni membeli Rupiah dan dijual Dolar ke masyarakat, melakukan upaya untuk koordinasi dengan pemerintah dan kebijakan-kebijakan lain,’’jelasnya.(kim/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *