Penghapusan Denda Pajak Capai 1,7 M Lebih 

Pelayanan di Kantor UPTB Samsat Jayapura di  Abepura

JAYAPURA- Kepala UPTB/Samsat Jayapura, Andarias Rampun, SE mengatakan kebijakan pemutihan atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Ballik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKM), sangat membantu masyarakat. Sejak diberlakukan pada 13 Agustus lalu,  total penghapusan denda pajak sudah mencapai 1,7 Miliar lebih.

  “Kebijakan ini sangat membantu  masyarakat, dimana melihat animo masyarakat yang begitu tinggi berdasarkan hasil akhir pemutihan pada bulan pertama yakni bulan Agustus dengan nilai total penghapusan Rp. 1.773.320.000,”ungkap   Andarias Rampun, SE saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Senin (10/9).

   Lebih rinci disebutkan bahwa pada  periode 13 Agustus-7 September 2018 -penghapusan atau pembebasan sanksi  administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor  kantor UPTB/Samsat  Jayapura adalah,

  Data sebelum penghapusan BBNKB sebanyak Rp. 241.787.000 dan PKB sebanyak Rp. 4.710.540.000 dengan total Rp.4.952.327.000. data setelah penghapusan, BBNKB sebanyak Rp.203.407.000 dan PKB sebanyak Rp.3.186.658.000 dengan total Rp. 3.390.065.000. Jumlah selisih atau penghapusan denda baik BBNKB maupun PKB sebanyak Rp. 1.562.262.000, ditambah yang penghapusan lewat layanan ATM dan sarana lainnya diluar pelayanan di Kantor Samsat sebesar Rp 211.058.00,  sehingga total penghapusn sudah mencapai  Rp 1.773.320.000.

   “Melihat jumlah penghapusan yang sangat tinggi, tentu berdasarkan respon masyarakat yang baik terhadap kebijakan pemerintah pemutihan atau penghapusan denda PKB dan  BBNKM,”ujarnya.

   Andarias Rampun,   mengakui yang menjadi persoalan di UPTB/Samsat Jayapura adalah kendaraan yang tidak melapor ke UPTB/Samsat  Jayapura, sampai saat ini pihaknya masih kewalahan dengan kendaraan tidak melapor dan juga masih dalam ranah hukum. Contohnya kendaraan kena tilang dan pencuri dan yang lainnya. Seperti beberapa waktu lalu, pihak kepolisian yang mengamankan beberapa kendaraan, setelah dikros cek di data  UPTB/Samsat Jayapura kendaraan tersebut ada namun pihaknya tidak bisa bertindak sebelum pemiliknya   melapor ke UPTB/Sansat Jayapura.

   “Kendaraan seperti ini yang akan menjadi tunggakan terus didata UPTB/Samsat  Jayapura tiap tahunya, dan kami tidak bisa mengambil alih sebelum aparat menemukan pemiliknya”tuturnya.

   Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik kebijakan yang sangat meringankan beban masyarakat ini. “Kami sangat membutuhkan kesadaran yang lebih lagi dari masyarakat terhadap wajib pajak dan bea balik nama untuk lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kebijakan pemutihan dari pemerintah ini,”tutupnya.(kim/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *