PPB Harus Jadi Peserta Pemilu 2019

Penyerahan dokumen administrasi Partai Lokal Papua Bersatu antara Ketua Umum PPB Provinsi Papua, Kris Fonataba, dan Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, Jumat (7/9) lalu. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, menegaskan bahwa Partai Lokal Papua Bersatu (PPB) harus menjadi peserta Pemilu 2019. Menurutnya, sudah tidak boleh lagi ada alasan PPB tidak dilibatkan dalam Pemilu 2019. Sebab, administrasi pun telah diikuti secara prosedural, di mana telah didaftarkan secara resmi di KPU Provinsi Papua, sehingga harus dilibatkan pada penyelenggaraan Pemilu 2019, khusus di Papua.

  Soal Perdasus tentang PPB, DPR Papua telah mengesahkannya pada sidang APBD 2017. Mekanisme proses sampai pada pengesahan sudah dilakukan, sehingga kini bagaimana eksekusi Perdasus tersebut. Perlu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tahu bahwa dalam pemerintahan khusus, perlu ada mesin politik, yang mana DPR Papua telah mengupayakan ini melalui landasan hukum Perdasus.

  “Ini sudah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga aturan ini telah berlaku. Dengan demikian, saya tegaskan ini terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bahwa PPB kedepannya menjadi peserta Pemilu 2019,” ungkap Ruben Magai dalam pertemuannya bersama Ketua dan Anggota PPB, Jumat (7/9) lalu.

  DPR Papua dinilainya telah menjalankan tugasnya yang berdasarkan ketentuan hukum,  di mana PPB menjadi peserta Pemilu 2019. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat, secara khusus KPU RI, sebagai penyelenggara Pemilu 2019, agar memperjelas status PPB, sehingga dapat menjalankan tugas administrasi kepartaiannya.

  “Jangan lagi pandang OAP tidak bisa apa-apa, suka melanggar aturan, separatis, OPM, dan lain sebagainya. Itu cara pandangan para penjajah. Sebaliknya, kami telah menunjukkan intelektualitas OAP, dengan melibat Universitas Cenderawasih Papua dalam membedah bagaimana partai lokal ini dapat didirikan,” tambahnya.

   Ketua Umum PPB Provinsi Papua, Kris Fonataba, memberikan apresiasinya terhadap DPRP dalam penetapan Perdasus yang di dalamnya ada Partai Lokal PPB. Disamping itu, Fonataba, mengatakan bahwa dirinya membawa alat bukti tindakan melawan hukum dari   pemerintah pusat terhadap kewenangan Pemeritah Provinsi Papua yang mengacu pada Keputusan MK 137 Tahun 2015 yang menggugurkan Pasal 251 UU 32 Tahun 2004 dan Pasal 144 UU 32 Tahun 2004, dengan mencabut kewenangan Mendagri.

  “Artinya, Pemprov memiliki kewenangan penuh dalam penetapan Perdasi. Perdasi ini yang kami bawa ke KPU Provinsi pada 13 Oktober 2017 sebagai lex special untuk melakukan verifikasi partai. Kami sudah mendaftar dan terdaftar per 13 Oktober 2017 berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang jadwal tahapan yang ditetapkan KPU RI,” pungkasnya. (gra/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *